BeritaMenkopolhukam: Bersama TNI-Polri Sudah Melakukan Langkah Terukur Tangani KKB Papua

Menkopolhukam: Bersama TNI-Polri Sudah Melakukan Langkah Terukur Tangani KKB Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan aparat gabungan TNI-Polri telah melakukan langkah-langkah terukur dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Hal tersebut disampaikan Mahfud merespons permintaan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar pemerintah menyikat habis KKB atau OPM tanpa mempertimbangkan HAM di awal.

“Kami bersama Polri dan TNI sudah mengolah semua usulan dan melakukan langkah-langkah secara terukur,” kata Mahfud dalam pesan tertulisnya, Senin (20/9/2021) sebagaimana dilansir dari cnnindonesia.com.

Baca Juga:  Beredar Seruan dan Himbauan Lagi, ULMWP: Itu Hoax!

Mahfud mengatakan masukan Bamsoet penting didengarkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, Bamsoet merupakan salah satu orang yang lantang menyuarakan agar KKB dikategorikan sebagai kelompok teroris.

“Pak Bamsoet juga yang lantang menyuarakan agar kita mengkategorikan KKB di Papua sebagai kelompok teroris,” ujarnya.

Mahfud lantas meminta agar semua pihak mendukung strategi yang diambil TNI dan Polri dalam menangani masalah di Papua.

Baca Juga:  Panglima TNI dan Negara Diminta Bertanggung Jawab Atas Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

“Mohon dukungan semua pihak untuk pilihan strategi dan taktik dilakukan TNI dan POLRI untuk NKRI,” pinta Mahfud.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Menurut Bamsoet, bahwa sudah saatnya pemerintah mengerahkan prajurit di seluruh matra TNI dan Polri mulai dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, hingga Brigade Mobil (Brimob).

Baca Juga:  Polda Papua Diminta Evaluasi Penanganan Aksi Demo di Nabire

“Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis (KKB di Papua), urusan HAM kita bicarakan kemudian, jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangannya seperti diberitakan cnnindonesia.com di Jakarta, Minggu (19/9/2021).

 

Sumber: CNN Indonesia

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.