Tanah PapuaDomberaiFasilitas Minim, Semua Guru SMA N 11 Tanah Klabra Berstatus Honorer

Fasilitas Minim, Semua Guru SMA N 11 Tanah Klabra Berstatus Honorer

SORONG, SUARAPAPUA.com — Selain kendala fasilitas penunjang berupa listrik, internet, dan perumahan guru, ternyata enam orang guru di SMA Negeri 11 Tanah Klabra, distrik Buk, kabupaten Sorong, provinsi Papua Barat, berstatus honorer.

Beberapa siswa dari sekolah itu mengeluh sejak tahun lalu tak belajar dengan baik.

“Kita tidak belajar lagi. Guru jarang ada di sini,” keluh salah satu pelajar SMA N 11 Tanah Klabra yang enggan namanya disebut saat dijumpai wartawan di Aimas, Sabtu (20/11/2021).

Sejauh yang diketahuinya, guru jarang di tempat tugas karena tak ada tempat tinggal.

Theodora Kanden, kepala SMA N 11 Tanah Klabra saat dikonfirmasi suarapapua.com membenarkan, permasalahan utama di sekolah tersebut yakni tak adanya perumahan guru, juga tak tersedianya listrik dan internet.

Baca Juga:  Musdat Sukses, Sub Suku Imu Komitmen Bangkit dari Ketertinggalan

“Betul tidak ada perumahan guru. Guru tinggal di ruang-ruang yang tidak digunakan. Kami pasang sekat, dua sampai tiga orang bisa tinggal bersama. Terus, kami pakai genset di sekolah. Untuk komunikasi, jangankan internet, jaringan telepon saja signalnya paling tinggi dua papan saja, itupun hanya di tempat tertentu saja,” bebernya.

Sekolah yang terletak di dusun Mlaham, desa Klabra, didirikan dengan SK 420/659 tahun 2016 tanggal 18 April 2018.

Soal guru jarang tinggal di tempat tugas, Theodora menjelaskan, enam guru di SMA Negeri 11 Tanah Klabra berstatus honorer. Situasi pandemi tahun lalu, terpaksa para siswa-siswi belajar secara daring sesuai instruksi dari kementerian.

“Tahun lalu siswa belajar secara daring (online), tetapi karena kendala jaringan, kami berikan modul dan tatap muka juga hanya satu jam saja. Di sekolah ini hanya tujuh guru. 6 orang statusnya honorer. Stau PNS, empat orang honorer dari provinsi Papua Barat dan dua orang honorer dari sekolah. Sementara saat ini empat orang guru sedang mengikuti ujian P3K. Satu guru bisa mengajar dua sampai tiga mata pelajaran,” jelasnya.

Baca Juga:  JPU Tuntut Agus Kosay dan Beny Murib Dua Tahun dan Delapan Bulan Penjara

Theodora berharap adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi Papua Barat terhadap pendidikan di distrik Buk, kabupaten Sorong.

“Kami juga ingin maju seperti sekolah lain. Kami sangat berharap pihak pemerintah tidak menutup mata terkait kondisi pendidikan di sini,” harapnya.

Sementara itu, Septinus Klasjok, ketua Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Klabra seluruh Indonesia (IPPELMAKSI) mendesak dinas pendidikan provinsi Papua Barat segera meninjau kondisi riil di SMA Negeri 11 Tanah Klabra.

Baca Juga:  OAP di PBD Sangat Minoritas, MRP PBD Bakal Terbitkan Regulasi

“Kami sudah koordinasi dengan pihak distrik dan dinas pendidikan kabupaten Sorong, tetapi jawaban mereka, sekolah SMA merupakan tanggung jawab provinsi. Masa depan SDM ini mau dikemanakan? Dinas pendidikan provinsi segera turun ke lapangan biar tahu kondisi yang sebenarnya. Jangan hanya diam dan terima laporan saja. Tidak semua laporan itu sesuai kondisi di lapangan,” ujar Septinus.

Distrik Buk, satu dari 30 distrik di kabupaten Sorong. Di distrik ini terdapat tujuh kampung, dengan total penduduk pada tahun 2019 sebanyak 932 jiwa.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Forum Pro Demokrasi Akan Laporkan Pelanggaran Pemilu Distrik Dekai Kepada Bawaslu...

0
“Kemarin kami melihat juga proses rekapan dan pleno yang juga memakan beberapa waktu, sehingga Bawaslu harus bertindak tegas. Karena jadwal pelaksanaan dalam PKPU kan sudah diatur,” ucapnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.