WAMENA, SUARAPAPUA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jayawijaya tahun anggaran 2022 sebesar Rp Rp. 1.505.340.168 ( satu triliun, lima ratus lima miliar, tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Penetapan APBD itu dilakukan bersama Bupati Jayawijaya dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya dalam agendan penutupan rapat – rapat paripurna VIII masa sidang III tahun 2021 dan pembukaan rapat – rapat paripurna masa sidang I tahun 2022 DPRD Jayawijaya, Kamis (6/1/2022) di ruang sidang DPRD.
Bupati Kab. Jayawijauya, Jhon Richard Banua menjelaskan, gambaran umum tentang struktur APBD untuk pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lainnya.
“Pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 1.505.340.168 ( satu triliun, lima ratus lima miliar, tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah),” ungkap Banua dalam sesi penyampaian pendapat Bupati Jayawijaya.
Lanjud Bupati, untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer ditetapkan sebesar Rp. 1.584.231.024.640 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar, dua ratus tiga puluh satu juta dua empat ribu, enam ratus empat puluh rupiah).
Sedangkan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 78.890.856.100 (tuju puluh delapan miliar, delapan ratus sembilan puluh juta, delapan ratus limah puluh ribu, seratus rupiah), dan pengeluaran pembiayaan tidak direncanakan.
“Sehingga pembiayaan neto menjadi sebesar Rp. 78.890.856.100 (tuju puluh delapan miliar, delapan ratus sembilan puluh juta, delapan ratus limah puluh ribu, seratus rupiah), dengan demikian, APBD Jayawijaya tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah 2022 sebesar nol rupiah atau dalam kondisi berimbang,” ungkap bupati jayawijaya
Dikatakan, jika total pendapatan Daerah Jayawijaya dalam membiayai belanja daerah, masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer yakni sebesar 97% ( persen) dan pendapatan daerah yang sah sebesar 1% (persen). Sedangkan pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 2 % ( persen).
“Sehingga optimalisasi penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah perlu terus digali dan ditingkatkan perannya, dengan terus menggali potensi yang ada secara lebih inovatif,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni mengatakan dalam penutupan masa sidang ini pula ditetapkan sejumlah raperda non-APBD, yaitu raperda tentang penanggulangan kemiskinan, sistem perencanaan pembangunan daerah, revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023.
“Selain itu ada juga penetapan raperda inisiatif dewan tentang perlindungan anak yang hidup di jalan, sehingga diharapkan dengan penetapan beberapa raperda ini dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jayawijaya,” kata Matias Tabuni.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
