JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Duta Besar Tiongkok untuk Solomon Islands, H.E. LI Ming dan Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Solomon Islands, Colin Beck pada 30 Maret 2022 telah memprakarsai Perjanjian Kerangka Kerjasama Antara Pemerintah China dan Pemerintah Kepulauan Solomon tentang keamanan.
Sebagai dua negara berdaulat dan merdeka, Tiongkok dan Kepulauan Solomon berkomitmen pada penegakan hukum dan kerja sama keamanan yang normal atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan, yang sesuai dengan hukum internasional dan praktik kebiasaan.
Pihak kedutaan besar China di Honiara, Solomon Islands dalam releasenya mengatakan, kerja sama itu merupakan kerjsama yang kondusif bagi stabilitas dan keamanan Kepulauan Solomon, dan akan memajukan kepentingan bersama negara-negara Pasifik lain di kawasan.
Pihaknya Kedutaan mengatakan, perjanjian tersebut akan semakin memperkuat kerja sama bilateral antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon di bidang seperti tanggap bencana, bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan dan pemeliharaan ketertiban social.
Hal itu untuk bersama-sama mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Ini akan menyuntikkan energi positif dan kepastian yang penting ke dalam lingkungan keamanan Kepulauan Solomon dan kawasan secara keseluruhan.
Kerja sama keamanan China-Kepulauan Solomon tidak mengarah pada pihak ketiga mana pun, dan dapat melengkapi struktur regional dan negara lain.
Pihak-pihak terkait didesak untuk menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Tiongkok dan Kepulauan Solomon atas kerja sama keamanan bilateral mereka. Mereka juga diminta menghentikan fitnah yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan informasi yang salah.
Sementara, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta mengatakan para pemimpin Pasifik menginginkan “kejelasan yang lebih luas” dari Kepulauan Solomon tentang kesepakatan keamanan China, dan mungkin perlu memajukan pertemuan regional.
Tetapi perjanjian baru itu kata Mahutu menyebabkan kecemasan bagi Selandia Baru dan negara-negara Pasifik lainnya (Australia). Dimana Kepulauan Solomon pada hari Jumat lalu bersiap untuk menyelesaikan perjanjian keamanan menyeluruh dengan China, dengan pejabat senior kedua negara “menginisialisasi” dokumen dalam persiapan penandatanganan resmi.
“Menurut pandangan saya, beberapa negara Pasifik akan menginginkan kejelasan yang lebih besar dari Solomon Islands, seputar maksud perjanjian itu, dan sejauh mana kepentingan kedaulatan Solomon dapat berdampak pada kedaulatan regional dan kepentingan keamanan Pasifik,” kata Mahuta dalam kunjungannya ke Suva Fiji pekan lalu.
Mahuta mengatakan para pemimpin dari 18 negara yang membentuk Forum Kepulauan Pasifik (PIF), yang meliputi Selandia Baru dan Kepulauan Solomon, akan bertemu pada Juni. Tetapi pertemuan itu mungkin perlu dilakukan lebih awal sebagai tanggapan atas kesepakatan keamanan Kepulauan Solomon.
Fiji telah membahas pengaturan keamanan dengan Kepulauan Solomon. Hal itu dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, yang mengatakan pada, Selasa lalu bahwa dia telah membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama.
Media Australia telah melaporkan bahwa Perdana Menteri Scott Morrison telah meminta dukungan Bainimarama untuk menghalangi Kepulauan Solomon dari kesepakatan itu.
Presiden Negara Federasi Mikronesia, David Panuelo, juga menulis surat kepada Manase Sogavare pada minggu ini untuk menyampaikan “kekhawatiran keamanan serius” tentang rencana tersebut karena takut Kepulauan Pasifik “akan menjadi pusat konfrontasi di masa depan antara kekuatan-kekuatan besar ini”.
Pewarta: Elisa Sekenyap
