SORONG, SUARAPAPUA.com— Pemuda Katolik Kota Sorong mendukung Agustinus Fatem Sebagai calon Plt. Gubernur Papua Barat, karena berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan berlatar belakang militer.
Hal itu disampaikan pemuda Katolik Kota Sorong berkaitan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan pada 12 Mei 2022, sementara Pilkada sesuai jadwal akan digelar pada 27 November 2022.
Sejauh ini, sebagaimana nama-nama calon Plt. yang beredar luasa adalah perwira tinggi Polri Komjen Pol. Paulus Waterpau dan Prof. Dr. Agustinus Fatem, yang actif bertugas sebagai ASN di Kementrian PAN RB.
Raymundus mengatakan, dari kedua nama tersebut pihaknya menilai bahwa yang tepat menduduki jabatan Plt. Gubernur PB adalah Dr. Agustinus Fatem. Alasanya kata Raymundus Dr. Agustinus Fatem adalah ASN dan mempunyai pengalaman dalam mengelola birokrasi pemerintahan.
Sementara, ia menolak calon Plt. Gubenrur PB dari latar belakang TNI dan Porli. Pilihan ini dipilihnya karena melihata kondisi masyarakat Papua Barat yang trauma dengan tindakan aparat TNI dan Polri di tanah Papua.
“Masyarakat Papua dan lebih khusus masyarakat Papua Barat masih trauma dengan konfik bersenjata dan lainnya yang terjadi di tanah Papua. Karena kepemimpinan mereka akan seperti militerisme. Waterpauw saat pimpin Polda di Papua tutup ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat kecil,” ujarnya kepada suarapapua.com, Selasa (19/4/2022).
“Kami membutuhkan calon Plt PB yang bukan berlatar militer. Calon Plt harus dari ASN sehingga mampu merangkul semua element masyarakat di PB. Bapak Agustinus Fatem layak di posisi tersebut. Ia calon murni dari ASN”, Jelas Roymundus.kepada suarapapua.com, Selasa, (19/04/2022)
Serupa disampaikan Ketua PK Kabupaten Sorong, Yulianus Taa. Ia mengatakan bahwa siapapun yang menjadi calon Plt. Gubernur PB adalah orang asli Papua yang mempunyai hati untuk membangun tanah dan manusia Papua tanpa diskriminasi dan berkeadilan.
Ia menjelaskan, pemuda Katolik sebagai oranganisasi tetap netral dan tidak terlibat dalam politik Jakarta, karena itu kewenangan pemerintahan pusat. PK harus bekerja dalam rangka menyuarakan masalah yang terjadi di masyarakat dan gereja.
“Saya pada prinsipnya, Plt adalah orang asli Papua yang mau membangun manusia dan tanah Papua. PK sendiri harusnya bekerja sesuai Roh atau Visinya, yaitu menyuarakan persoalan di masyarakat dan gereja. Kalau calon Plt PB kewenangan pusat,” pungkasnya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Elisa Sekenyap
