JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Para mantan pimpinan di Pasifik menyambut baik undangan Indonesia untuk misi khusus Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke tanah Papua sesuai Komunike Pemimpin Forum Pulau Pasifik (PIF) yang dibuat di Tuvalu pada 2019.
Tetua atau sesepu dari Pasifik diantaranya Tomas Tommy Remengesau, mantan presiden Palau, Hilde Heine, mantan Presiden Republik Marshal Islands, Anote Tong, mantan Presiden Republik Kiribati, Enele Sopoaga, mantan Perdana Menteri Tuvalu, Dame Meg Taylor, mantan Sekjen Forum Kepulauan Pasifik, Robert Underwood, mantan Anggota Konggres Amerika Serikat dan Presiden Universitas Guam dan Kaliopate Tavola, Duta Besar dan mantan Menteri dari Fiji.
Dalam pernyataan bersama yang direlease pada 21 April 2022 itu, pihaknya menyatakan bahwa Komunike yang dibuat 2019 itu sangat mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan waktu kunjungan dan untuk laporan informasi berbasis bukti tentang situasi yang diberikan sebelum pertemuan Pemimpin Forum Pulau Pasifik berikutnya pada tahun 2020.
“Terlepas dari upaya tersebut, kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat. Kami menemukan ini tidak dapat diterima dan percaya bahwa perilaku seperti itu hanya dapat memperburuk ketegangan di Kawasan. Indonesia harus bertanggungjawab atas tindakan dan pelanggarannya dan menebus kerugian yang telah ditimbulkan pada penduduk asli Papua Barat,” kata Tomas Tommy Remengesau, mantan Presiden Palau.
Oleh sebab itu para tetua dan sesepu dari Pasifik mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat dan menyiapkan laporan untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
“Kami meminta semua anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan resolusi mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat. Kami selanjutnya meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk secara jelas mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam Tinjauan Universal periodik di Indonesia dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang jelas untuk memperbaiki pelanggaran HAM yang terjadi,” pungkas Hilde Heine, mantan Presiden Republik Marshall Islands.
Lebih lanjut pihaknya memberi catatan bahwa KTT Kepala negara dan Pemerintahan G20 berikutnya akan berlangsung pada bulan November di Bali Indonesia.
“Oleh sebabnya kami menyerukan kepada semua negara anggota G20 untuk memastikan bahwa kunjungan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk dilakukan sebelum pertemuan ini dan bahwa HCHR dapat menyiapkan laporan tentang temuannya untuk dipertimbangkan oleh G20,” tukas Enele Sopoaga, mantan Perdana Menteri Tuvalu.
“Kami percaya bahwa tidak ada Kepala Negara dan Pemerintahan G20 yang harus menghadiri pertemuan tersebut tanpa pemahaman yang jelas tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat,” pungkasnya.
Pewarta: Elisa Sekenyap
