JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Seorang delegasi Kaledonia Baru mengatakan kepada komite dekolonisasi PBB bahwa referendum tahun lalu tentang kemerdekaan dari Prancis telah membawa wilayah itu ke dalam kebuntuan politik dan kelembagaan.
Charles Wea, mewakili FLNKS pro-kemerdekaan telah mengatakan pada pertemuan di New York bahwa partai-partai pro-kemerdekaan tidak mengakui legitimasi politik pemungutan suara, yang berisiko membahayakan proses dekolonisasi.
Kaledonia Baru telah berada di daftar dekolonisasi PBB sejak 1986, dan tahun lalu memilih untuk ketiga kalinya menentang kemerdekaan dalam plebisit yang ditandai dengan tingkat tinggi abstain oleh Kanak atas pandemi.
Sementara, Sekjen Konferensi Gereja-Gereja Pasifik, James Baghwan juga telah menyatakan keprihatinan tentang pendekatan Prancis yang tidak fleksibel terhadap penduduk asli Kanak, mendesak PBB untuk menyatakan referendum ketiga batal demi hukum.
Delegasi Prancis mengatakan proses dialog harus dilanjutkan dengan tujuan membentuk pengaturan baru dan lembaga teritorial baru di Republik Prancis.
Namun, Wea mengatakan perombakan kelembagaan tidak cukup karena Kesepakatan Noumea menetapkan transfer kekuasaan dari Prancis ke Kaledonia Baru.
Editor: Elisa Sekenyap
