Rilis PersKunjungan Jokowi ke Papua Merupakan Penghinaan Terhadap Orang West Papua

Kunjungan Jokowi ke Papua Merupakan Penghinaan Terhadap Orang West Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Presiden Sementara ULMWP, Pemerintahan Sementara West Papua, Benny Wenda mengatakan, pada waktu yang bersamaan ketika kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua, 5 warga sipil orang Papua dibunuh dan dimutilasi oleh tentara Indonesia.

Presiden Jokowi sejak terpilih pada tahun 2014, beliau telah mengunjungi Papua Barat sebanyak tiga belas kali. Dia menjadi Presiden dengan janji untuk mereformasi dan menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat, tetapi bagi rakyat Papua hanya menjadi lebih buruk selama masa pemerintahannya.

Sementara rakyat Papua terus disiksa dan dibunuh oleh tentaranya – dia memperlakukan tanah Papua seperti tujuan liburan. “Saat kita meratapi kematian rakyat, dia menari di kuburan mereka,” ujar Wenda dalam pernyataan resminya pada 2 September 2022.

“Setiap Desember, kita pasti mengingat pembantaian siswa di Paniai tahun 2014, ketika 4 anak sekolah Papua Barat dibunuh oleh pasukan Indonesia saat memprotes pendudukan militer. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) menemukan bahwa tentara telah melakukan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dengan menyiksa dan membunuh anak-anak.”

Baca Juga:  Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan Kepada Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

Katanya, Presiden Widodo menjanjikan keadilan atas pembantaian anak sekolah di Paniai [2014], yang terjadi hanya beberapa bulan kepresidenannya. Tapi dalam delapan tahun sejak itu, apa yang berubah. Minggu ini, enam Kopasus membantai empat orang asli Papua di Timika, memenggal kepala dan kaki mereka dan membuang tubuh mereka di sungai.

Kemudian, tentara Indonesia menyiksa tiga orang Papua Barat di Merauke, menewaskan satu orang, seorang pria bernama Bruno Kimko.

Dalam sebuah video, salah satu anggota keluarga Kimko menangis kepada seorang tentara, mengatakan ‘kami bukan binatang’. Kami bukan binatang, tapi begitulah cara mereka memperlakukan kami.”

Kematian lima orang Papua Barat minggu ini kata Wenda hanya satu tetes dalam badai kekerasan Indonesia. Karena kasus serupa hampir setiap bulan terjadi dan diratapkan orang Papua. Dimana dipaksa untuk berduka.

Tanggal 19 September akan menandai dua tahun sejak pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan dua saudaranya.

Baca Juga:  Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Wajib Perhatikan Dampak Lingkungan

Sementara itu, operasi militer dari Nduga, Oksibil, Intan Jaya hingga Yahukimo telah menelantarkan hingga 100.000 orang Papua Barat. Memaksa mereka untuk hidup di semak-semak, tanpa makanan atau perawatan medis yang memadai. Penangkapan massal merupakan hukuman di setiap kali orang Papua menuntut haknya untuk menentukan nasib sendiri.

Katanya, tindakan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, demokrasi, dan hukum internasional. Pembunuhan sistematis dan terorganisir yang terjadi di depan mata dunia. Kekuatan besar Barat dengan tepat mengutuk invasi Rusia dan pendudukan di Ukraina. Tetapi tentara yang menduduki negara West Papua dan memutilasi rakyat Papua, dilatih dan dipasok senjatanya oleh negara- negara Barat, termasuk oleh Australia, Selandia Baru, AS dan Inggris.

Alih-alih lebih banyak kunjungan dari Presiden Widodo, tetapi tidak ada dampak. “Olehnya, kami sangat membutuhkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat. Peristiwa minggu ini menunjukkan mengapa seruan untuk kunjungan PBB telah didukung oleh lebih dari delapan puluh negara. Dunia akhirnya harus menghadapi kenyataan apa yang terjadi di Papua Barat.”

Baca Juga:  TNI-Polri dan TPNPB OPM Jangan Korbankan Masyarakat Sipil di Intan Jaya

“Kepada Presiden Joko Widodo, saya mengulangi tuntutan yang sama berkali-kali yang dilontarkan ULMWP. Tarik militer yang melakukan tindakan pembunuhan warga sipil di tanah Papua. Bebaskan semua tahanan politik. Cabut semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM.”

“Berhenti mencuri sumber daya alam kami melalui perkembangan ekonomi yang eksploitatif. Hormati janji Anda untuk mengizinkan kunjungan PBB. Akhirnya, Anda harus memenuhi hak kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang dipantau secara internasional. Keinginan kami untuk membebaskan diri tidak pernah surut. Referendum adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian.”

“Perjuangan melawan rasisme dan kolonialisme tidak akan pernah berakhir; orang-orang saya melawan setiap hari. Kami tidak akan pernah menyerah sampai kami memenangkan kebebasan kami. Untuk semua orang Papua Barat, Tuhan memberkati Anda.”

Terkini

Populer Minggu Ini:

ANZ Mengantisipasi Pertumbuhan Populasi Fiji Seiring Melambatnya Migrasi Ke Luar Negeri

0
"Kekhawatiran jangka panjang adalah perlambatan pertumbuhan populasi yang terus-menerus (dari 2,12% selama 1966-1976 menjadi 0,55% selama 2007-17). Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menciptakan kekurangan tenaga kerja," tulis mereka.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.