Macetnya KBM di SD Ruvewes, Gambaran Pendidikan di Pedalaman Tambrauw

0
731

SORONG, SUARAPAPUA.com — Terhentinya aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Dasar Negeri Ruvewes merupakan wajah nyata buruknya kondisi pendidikan di kampung-kampung yang jauh dari perhatian pemerintahan kabupaten Tambrauw, Papua Barat.

Banyak sekolah yang nyaris mati akibat kekurangan guru. Fasilitas pendukung kurang memadai. Juga masalah lain yang turut menghambat upaya penyiapan generasi muda harapan masa depan Tambrauw.

Lewi Yenjau, intelektual muda Abun, mengaku sangat prihatin dengan nasib beberapa SD di daerah pedalaman Tambrauw. Kata Lewei, butuh keseriuan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut agar anak-anak bisa belajar dengan baik.

Minimnya tenaga guru dianggap sebagai penyebab pendidikan dasar yang ada di distrik Kwesefo dan Tobouw semakin hancur. Sementara jumlah murid cukup banyak, tenaga guru masih sangat terbatas. Jikapun ada guru, kadang kurang aktif mengajar. Fasilitas dan bahan pendukung juga kurang memadai.

“Di SD Negeri Kwesefo dan SD Negeri Tobouw, tenaga guru satu saja. Status pegawai negeri sipil (PNS). Murid banyak, tenaga guru terbatas. Kadang guru turun kota. Tidak ada yang mengajar anak-anak. Guru buat liburan tambahan. Akhirnya, anak malas. Mereka kadang ikut orang tua ke kebun atau dusun,” tutur Lewi saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (7/10/2022).

ads
Baca Juga:  57 Tahun Freeport Indonesia Berkarya

Sekolah-sekolah di daerah pedalaman Tambrauw mengalami persoalan yang hampir sama. Guru tidak betah di tempat tugas, tidak aktif mengajar, guru kurang, dan fasilitas pendukung kurang. Murid banyak, guru kurang. Murid sedikit, guru banyak. Murid malas ke sekolah, orang tua kurang mendukung.

Berbagai situasi tersebut masih terus dijumpai karena jauh dari pantauan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Berdasarkan data dari Agus Sumule, dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua (Unipa), penduduk usia sekolah yang tidak sekolah di Tanah Papua hampir mencapai 500.000-700.000 anak. Dan 1.500 adalah anak usia SD. Solusinya, pemerintah provinsi dan daerah segera memanfaatkan dana Otsus bidang pendidikan untuk dianggarkan demi merekrut tenaga guru sekitar 33.000 orang.

“Untuk mendidik 500.000 sampai 700.000 anak yang tidak sekolah di Tanah Papua, guru-guru harus direkrut. Tanah Papua kekurangan guru paling sedikit 33.000 orang guru. Belum termasuk untuk menggantikan guru-guru yang pensiun mengajar,” urainya.

Baca Juga:  Hujan di Sorong, Ruas Jalan dan Pemukiman Warga Tergenang Air

Agus Sumule mempertanyakan dana Otsus yang dialokasikan 900 miliar lebih untuk provinsi, kota dan kabupaten se-Papua dan dana Otsus 1,25 triliun untuk provinsi, kota dan kabupaten se-Papua Barat, digunakan untuk apa?.

“Siapa yang harus bertanggungjawab memberikan hak konstitusi dalam bentuk pendidikan yang bermutu terhadap anak-anak di seluruh Tanah Papua?,” tanya Agus.

Sementara itu, Norbertus Hae, sekretaris Komisi III DPRD kabupaten Tambrauw, menyebut persoalan pendidikan di Tambrauw seperti nasip pasien yang memerlukan tindakan emergensi.

“Pendidikan di Tambrauw sudah tingkat parah. Harus ada evaluasi total untuk cari solusinya,” ujar Norbertus.

Ia akui hampir semua sekolah yang jauh dari pantauan pemerintah memiliki masalah yang serupa. Antara lain kekurangan guru, guru yang ditugaskan juga tidak aktif mengajar. Kemudian, di beberapa sekolah, jumlah murid banyak, tetapi guru kurang.

“Sekolah yang aktif seperti Fef, Sausapor, Bikar, Kebar, dan Miyah. Sedangkan sekolah-sekolah di distrik yang jauh dari akses transportasi dan pengawasan pemerintahan, sudah parah. SD Ruvewes itu salah satunya. Masih ada beberapa sekolah yang masalahnya sama seperti itu,” ujarnya.

Kata Norbertus, memang butuh perhatian serius karena ini menyangkut sumber daya manusia (SDM) sekarang dan masa depan.

Baca Juga:  Peringatan IWD Menjadi Alarm Pergerakan Perempuan Kawal Segala Bentuk Diskriminasi Gender

“Di sekolah tertentu ada banyak guru, tetapi murid kurang. Dan masalah lainnya. Ada banyak masalah membuat pendidikan kita sedang hancur. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, mesti ada kerjasama antara pihak dinas, kepala distrik, dan kepala kampung,” kata Norbertus.

Anggota DPRD Tambrauw dari komisi tiga yang membidangi pendidikan itu menyarankan pihak dinas segera evaluasi persoalannya secara menyeluruh. Baik menyangkut guru, murid, maupun fasilitas pendukung.

Selain itu, ia minta ada kesempatan berdialog dengan masyarakat atau orang tua murid untuk menyelamatkan SD Ruvewes yang terancam ditutup.

“Persoalan yang ada itu bisa dicarikan solusi, yang penting dievaluasi semuanya. Terus, kepala dinas perlu ada kerjasama dan komunikasi dengan kepala distrik dan kepala kampung. Bertemu sama orang tua murid. Bicara dari hati ke hati, cari solusinya sebelum ada keputusan untuk dilebur atau ditutup,” pintanya.

Norbertus.juga mengingatkan kepada dinas pendidikan menindaklanjuti program pendidikan berpola asrama yang telah didorong oleh mantan bupati Tambrauw.

Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You

Artikel sebelumnyaDPMK Tambrauw Dinilai Tidak Patuhi UU, Masyarakat Palang Proyek Jalan Kampung Sisu
Artikel berikutnyaIlegal Mining Masih Marak, PMHA dan Konservasi Hanya Slogan