BeritaPencaker Palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Pencaker Palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Editor :
Elisa Sekenyap

SORONG, SUARAPAPUA.com— Forum Pencari Kerja (Pencaker) di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) secara adat palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada, Kamis (18/4/2024). Pemalangan dilakukan oleh pihak Pencari Kerja (Pencaker) yang kecewa lantara tidak menemui Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad.

Pantauan suarapapua.com,  aksi damai jilid II yang dilakukan pencaker se propinsi Papua Barat Daya melakukan pemalangan Kantor Gubernur lantaran kecewa karena tidak bertemu dengan pejabat Gubernur. Sebelumnya, akasi serupaka dilakukan dengan tuntutan yang sama.

Baca Juga:  Diduga Dana Desa Digunakan Lobi Investasi Migas, Lembaga Adat Moi Dinilai Masuk Angin

Yolvyn F Kareth, Koordinator Pencaker menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan segala upaya untuk bertemu dengan pihak pemerintah, namun tidak diberikan ruang.

“Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak pemerintah Papua Barat Daya sejak bulan Februari, bahkan aksi jilid I yang dilakukan pada 16 April 2024. Di mana kami hanya bertemu dengan Pj Sekda PBD dan Wakil Ketua II MRP PBD,” tukasnya.

Baca Juga:  Pelaku Penyiksaan Harus Diadili, Desakan Copot Pangdam Cenderawasih Terus Disuarakan

Di mana kata Kareth, dalam aksi yang dilakukan pihaknya pada tanggal 16 April, Penjabat Sekda berjanji akan mempertemukan Pencaker dengan Pj Gubernur PBD.

“Namun sayangnya, sejak aksi dari pagi hingga pukul 13:00 siang, Pencaker tidak bisa bertemu dengan Pj Gubernur, sehingga kami  Pencaker bersepakat untuk memalang Kantor Gubernur secara adat,” tegasnya.

Baca Juga:  Situasi Kamtibmas di PBD Butuh Sinergi Bersama

Tensi sempat meningkat karena massa aksi mendesak dan mencoba membakar ban, namun  pihak MRP PBD yang tiba di lokasi telah memediasi dengan Pencaker sehingga recana melakukan aksi bakar membakar ban tidak dilakukan.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.