JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) Komandan Daerah Pertahanan (Kodap) XXXI Noukai Deiyai menyatakan dengan tegas sikap politiknya pada upacara peringatan hari embrio kemerdekaan West Papua pada Kamis (1/12/2022).
Dilaporkan dalam siaran pers yang dikirim ke Suara Papua, Jhon Badii, panglima daerah didampingi Aris E Mote, kepala staf Kodap XXXI, saat pidato membacakan 11 poin pernyataan politik.
1). Kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 1961 adalah sah berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 (XV) tahun 1960.
2). Invasi militer Indonesia ke West Papua atas mandat Trikora 19 Desember 1961 adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan resolusi, prinsip, hukum dan HAM PBB.
3). Kami menolak dengan tegas Roma Agreement dan New York Agreement 1962.
4). Kami menolak seluruh proses penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 yang cacat hukum, catat moral, dan cacat demokrasi.
5). Kami menolak keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas tanah air West Papua karena NKRI adalah negara ilegal, pembunuh dan perampok kekayaan alam Papua.
6). Kami menolak MoU dalam rangka jedah kemanusiaan yang dilakukan oleh ULMWP, MRP dan Komnas HAM RI di Jenewa-Swiss pada November 2022.
7). Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) akan umumkan perang total suatu saat, maka seluruh rakyat Indonesia (Non Papua) yang ada di Papua segera kosongkan dari tanah air West Papua.
8). Kami mendukung penuh pengaktifan kembali Niew Guinea Raad sebagai lembaga representatif politik bangsa Papua di seluruh teritori West Papua.
9). Kami mendesak kepada dunia internasional mendukung perang revolusi tahapan yang dilancarkan oleh TPNPB-OPM di atas tanah air West Papua demi pembebasan bangsa Papua.
10). Kami menghimbau kepada rakyat pribumi bangsa Papua menyiapkan diri untuk mendorong revolusi total di seluruh wilayah West Papua.
11). Kami menegaskan bahwa semua bentuk pembunuhan rakyat asli Papua di wilayah Meepago yang akan terjadi baik dengan cara kecelakaan mobil, motor dan lainnya yang indikasinya dilakukan oleh warga pendatang, pengusaha, militer Indonesia (TNI, Polri), BIN dan BAIS, maka TPNPB-OPM akan mengambil tindakan pembalasan sesuai dengan hukum revolusi militer West Papua.
Pernyataan sikap politik tersebut dibacakan pada pidato peringatan ke-61 hari manifesto bangsa Papua.
Aris Mote mengabarkan, upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dimulai Pukul 09.30 WPB, dihadiri seluruh staf, pimpinan batalion, para prajurit, korps wanita, dan rakyat simpatisan yang secara spontan menjadi peserta upacara.
Kata Aris, acara peringatan berlangsung meriah di markas TPNPB Kodap XXXI Noukai Deiyai.
“TPNPB tetap melanjutkan perjuangan demi merebut kembali hak politik bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat.”
Lanjut Mote, “Perang pembebasan sejak 28 Juli 1961 hingga sekarang tetap dilanjutkan sebagai perang antar negara West Papua dan Indonesia.”
REDAKSI
