JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendesak Dewan HAM PBB, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan masyarakat internasional secara independen melakukan penyelidikan terhadap kasus mutilasi di kabupaten Puncak dan 13 kasus kekerasan berbasis rasis serta sejumlah kasus pelanggaran HAM lainnya di Tanah Papua.
Desakan tersebut dikemukakan Ones Suhuniap, juru bicara Nasional KNPB, Jumat (10/3/2023) di kota Jayapura.
“Segera penyelidikan dan investigasi seluruh kasus kekerasan terhadap rakyat sipil Papua selama dua tahun terakhir ini. Semua kasus kekerasan di Papua melibatkan institusi negara, TNI dan Polri,” ujarnya.
Kata Ones, KNPB mencatat sekitar 14 kasus kekerasan yang dilakukan negara melalui aparat keamanan terhadap warga sipil di Papua sejak tahun 2021 hingga awal 2023.
“Sejumlah kasus kekerasan di Papua korban adalah rakyat sipil. Kami menilai sejumlah kasus tersebut kekerasan berbasis rasis atau kekerasan rasialisme. Kasus yang paling keji dan tidak manusiawi adalah kasus mutilasi Timika dan kasus mutilasi seorang ibu di Puncak yang diduga ada keterlibatan militer Indonesia,” bebernya.
KNPB mendesak pihak independen segera lakukan investigasi terhadap dugaan mutilasi seorang ibu di kabupaten Puncak dan pelakunya harus diadili. Begitupun kasus penembakan warga sipil lainnya di luar prosedur hukum.
“Dari enam orang warga sipil yang ditembak oleh militer Indonesia, salah satu ibu diduga dimutilasi tidak manusiawi. Korban mutilasi adalah ibu Tarina Murib, umur 35 tahun. Jenazahnya ditemukan warga tanpa kepala. Dia beragama Protestan, anggota jemaat Kingmi Ebenhezer, Tabia,” ujar Ones.
Terhadap kekejaman militer Indonesia di Papua yang sangat tidak manusiawi itu, kata Suhuniap, pelaku harus diadili di mahkamah kriminal internasional.
Suhuniap menyatakan, pembunuhan di luar hukum adalah taktik penaklukan bangsa Papua oleh Indonesia. Kematian rakyat Papua bagi Indonesia di Papua adalah halal dan hal biasa, artinya nyawa OAP tidak diperhitungkan lagi.
“Di awal tahun selama tiga bulan, 14 OAP tewas dari 49 warga yang menjadi korban. Belum lagi dua orang warga sipil dapat tembak di Yahukimo. Polisi bilang pelakunya OTK. Kejahatan kemanusiaan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap OAP semakin terstruktur dan masif. Setiap hari ada saja warga sipil Papua yang ditembak sesuka oleh aparat keamanan,” tuturnya.
Sejumlah tindakan kekerasan negara melalui aparat keamanan, telah dicatat KNPB sekitar 14 kasus.
- Penembakan Furius Asso di Yahukimo, 15 Maret 2021. Kini satu tahun. Pelakunya tidak diadili.
- Penyiksaan 3 orang warga sipil di Mappi oleh anggota TNI pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Satu orang meninggal dunia. Pelaku tidak diadili.
- Kasus mutilasi tidak manusiawi di Timika oleh anggota TNI.
- Penembakan salah satu anak sekolah di Mapia, kabupaten Dogiyai, Agustus 2022.
- Penembakan 6 warga sipil di kabupaten Dogiyai, 1 November 2022. Berawal dari kasus tabrak lari.
- Kasus penembakan 11 orang oleh aparat Polres Yahukimo, 10 April 2022. Kejadian saat aksi demonstrasi tolak DOB. Dua orang meninggal. Delapan orang terluka. Pelaku tidak diadili.
- Mappi 14 Desember 2022. TNI tembak 9 warga sipil, 6 diantaranya pelajar. 1 tewas.
- Tolikara 19 Desember 2022. TNI/Polri tembak 9 warga sipil. 1 tewas. Pelaku tak teradili.
- Sentani 10 Januari 2023; TNI/Polri tembak 4 Warga Sipil, 1 tewas.
- Mapia 21 Januari 2023. Anggota polisi tembak 5 warga sipil. 1 tewas di tempat.
- Wamena 23 Februari 2023. TNI/Polri tembak 26 warga sipil, 9 tewas di tempat.
- Sinak, 3 Maret 2023. TNI mutilasi 1 warga sipil tewas. Pelaku tidak ditemukan.
- 7 Maret 2023 penembakan 2 warga sipil di Yahukimo. Polisi sebut pelakunya adalah OTK.
- Kasus penyiksaan tiga anak di kabupaten Keerom. Pelaku diduga anggota TNI.
Dengan melihat peristiwa kekejaman aparat keamanan Indonesia di Papua, KNPB mendesak tim independen melakukan investigasi langsung. Pemerintah juga didesak untuk membuka akses bagi jurnalis asing dan nasional untuk melakukan peliputan.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You
