Tanah PapuaMeepagoPerjuangan Merdeka Tetap Lanjut, Negara Harus Buka Diri

Perjuangan Merdeka Tetap Lanjut, Negara Harus Buka Diri

DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Republik Indonesia harus membuka diri seluas-luasnya untuk bicara baik tentang berbagai aspirasi rakyat Papua. Sebab sampai hari ini, bangsa Papua menyatakan ingin merdeka. Tetapi, pemerintah tidak pernah mau gubris.

Dalam situasi begitu, aktivis Partai Bintang Timur (PBT), Yulvin Mote, mengatakan, Indonesia terus membangun narasi-narasi provokatif untuk menghambat isu Papua merdeka.

“Kami tolak semua narasi yang bersifat menjajah orang Papua, karena narasi-narasi itu tidak mengandung fakta sejarah mendasar,” katanya kepada suarapapua.com, Minggu (7/5/2023).

Baca Juga:  Ini Keputusan Berbagai Pihak Mengatasi Pertikaian Dua Kelompok Massa di Nabire

Yulvin menilai Indonesia bertahan tanpa bukti sejarah sejak 1961-1969 tentang masalah Papua. Oleh karenanya, rakyat Papua konsisten dengan perjuangan keluar dari rantai penindasan dan penjajahan.

“Seperti halnya para pejuang lain, saya pun sama sekali tidak mengemis kepada Indonesia, tidak meminta apapun, termasuk pekerjaan. Kami hanya minta negara menghargai politik luhur perjuangan bangsa Papua. Dan itu akan menjawab masa depan rakyat Papua,” ujar Yulvin.

Baca Juga:  Jokowi Didesak Pecat Aparat TNI yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Warga Papua

Ia juga menyoroti pemerintah pusat yang selalu mempersoalkan otonomi khusus (Otsus). Padahal, isinya “nasi bungkus” bagi para penguasa dan pengusaha di Tanah Papua.

“Semua visi dan misi negara dibungkusi di dalam Otsus dengan tujuan untuk mengeksploitasi, menindas dan menghabisi orang asli Papua,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sadracks Lagowan dalam orasinya saat aksi mimbar bebas di halaman asrama mahasiswa Mimika, Perumnas 1, Waena, kota Jayapua, Papua, Selasa (4/4/2023), menyatakan, situasi terkini Papua dalam zona darurat kemanusiaan. Sebaiknya negara upayakan solusi terbaik, meski berbagai usulan atau aspirasi rakyat selalu diabaikan.

Baca Juga:  KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

“Pelanggaran HAM di Tanah Papua, terutama di daerah-daerah konflik harus diutamakan. Jangan ada pertumpahan darah. Negara Indonesia stop bunuh-bunuh orang Papua,” ujarnya.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ketua DPC Partai Demokrat Resmi Terima Surat Tugas DPP, Siap Bersaing...

0
"Yahukimo ini ruma kita kersama, maka selamat untuk kaka Yosep sudah terima surat tugas. Selanjutnya kami akan terus cari partai lain untuk sama -sama supaya memenuhi 20 persen dan maju calon bupati Yahukimo," pungkas Keroman.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.