JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo diingatkan untuk tidak merusak lahan perkebunan dan tatanan adat di wilayah Hubulama.
Hal itu tersebut ditegaskan Markus Haluk, tokoh Papua asal Lembah Balim menanggapi pembongkaran paksa lahan warga di Logon Owa Wouma, lokasi penempatan kantor gubernur Papua Pegunungan yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Haluk mengingatkan John Wempi Wetipo, orang Hubula, yang saat ini menjabat Wamendagri, agar tidak ambisius merusak kehidupan masyarakat Hubula atas nama NKRI.
“Jangan pikir punya kuasa hari ini, tetapi pikir masa depan anak cucumu. Kalau anda benar warga Wetipo,” tegasnya, Minggu (4/6/2023).
Dikemukakan, Lembah Balim hanya luasnya 45×10 km persegi yang semuanya ada penghuni baik manusia, kebun, ternak dan harta benda lainnya.
“Wamena bukan tanah kosong. Jangan paksakan taruh di Wamena (Welesi-Wouma), pikir ulang semua. Jangan bunuh diri dengan paksakan nafsu kekuasaan dengan bikin diri inti diantara sesama saudaramu,” tegas Haluk.
Markus juga mengingatkan kepada para pihak yang sedang merusak tatanan kehidupan di suku Hubulama khususnya dari aliansi Uwelesi, Mukoko, Assolokobal dan sekitarnya untuk tidak memanfaatkan lahan perkebunan sebagai proyek baru untuk cari makan.
“Ko anak Hubula, ko anak Papua, ko hitam jadi ingat ko tidak punya dusun di Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan maupun tempat lain, selain Wamena, sehingga sesuai petunjuk dan sejarah peradaban orang Hubula harus sadar diri,” ujarnya.
Sementara itu, Meki Wetipo, pemuda Wouma mengingatkan para pihak pro akan dampak dari kebijakan sepihak dapat merusak seluruh lembah dari semua aspek kehidupan sakral akan tanah, budaya dan adat-istiadat.
“Penyesalan selalu datang dari belakang, kalau bukan angkatan ini, maka generasi yang akan datang. Wilayah aliansi ini dipertaruhkan dengan nyawa dan harga diri, bukan selembar uang, iming-iming jabatan dan formasi jabatan. Orang adat harus tahu diri,” ujar Meki.
Pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan akan merusak mata pencaharian masyarakat tiga aliansi dan masyarakat pengungsi yang ada di Wouma yang notabene semua bergantung dari hasil kebun. Sangat disayangkan, pemerintah ingin gusur ganti dengan bangunan perkantoran.
“Mereka yang mengaku pemilik ulayat perlu dipertanyan apakah benar? Kalau benar, kenapa tidak pernah buka forum audiens hadirkan kelompok pro dan kontra lihat siapa yang berhak putuskan hak atas tanah ini. Jangan gunakan kekuatan negara melalui militer menekan dan membungkam masyarakat seperti itu. Jelas proses awalnya sudah salah, sehingga sekarang sedang memaksakan kedendak. Tetapi kami tetap pada komitmen tolak kehadiran kantor gubernur,” tegasnya. []
