JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dewan Gereja Papua Barat mengatakan bahwa nyawa dari sandera pilot asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens berada dalam bahaya jika negosiasi tidak dilakukan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Oleh sebab itu, dewan gereja menyerukan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menghentikan operasi militer di Papua Barat dan mengupayakan dialog dengan TPNPB.
Moderator Dewan Gereja Papua , Pdt. Benny Giay mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
Sejak penculikan Pilot Phillip Mehrtens pada 7 Februari 2023 oleh Egianus Kogoya, Kodap III Ndugama Derakma, kekerasan telah meningkat antara aparat TNI dan TPNPB, dan kedua belah pihak telah melaporkan adanya korban dari masing-masing pihak.
“Egianus Kogoya bisa saja menembak pilot. Untuk menghentikan hal itu, pemerintah Indonesia harus mengambil pendekatan damai,” kata Pdt. Benny Giay.
“Kami meminta presiden Indonesia untuk menarik mundur militer dan mengizinkan gereja untuk masuk dan berdialog dengan TPNPB guna membebaskan pilot tersebut.”
“Kami tahu bahwa pemimpin TPNPB telah mengusulkan semacam pembicaraan damai, tetapi pemerintah belum menanggapi, dan kami menanyakan hal ini melalui surat kami, TPNPB telah mengusulkan pembicaraan damai … jadi mengapa Anda [Presiden Jokowi] tidak menerimanya?” kata Pdt. Giay.
Namun pihak berwenang Indonesia mengatakan bahwa mereka sedang mengupayakan dialog damai untuk mengatasi krisis tersebut.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan kepada wartawan lokal di Sulawesi bahwa dalam kasus ini mereka berhati-hati.
Kantor berita Indonesia Detikcom melaporkan Laksamana Margono mengatakan pada tanggal 7 Juni: “Kami masih memprioritaskan [negosiasi] yang dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pj bupati di sana,” katanya.
“Jika kami memprioritaskan operasi dengan militer, tentu saja akan ada banyak dampak negatif bagi keamanan masyarakat,” tambahnya.
Hal ini merupakan pernyataan yang diulang kembali oleh Kapolda Papua Mathius Fakhiri akhir bulan lalu.
“Saya sudah berbicara dengan berbagai pihak mengenai proses negosiasi ini, termasuk dengan pihak gereja yang di dalamnya ada Dewan Gereja Papua Barat dan Uskup yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk bernegosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya guna dapat membebaskan pilot yang dibawanya,” kata Fakhiri.
“Saya membuka diri kepada semua pihak, dari awal yaitu pemerintah Nduga bekerja sama dengan Kapolri dan kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima,” tambah Fakhiri.
Pemimpin gereja mengklaim Indonesia ‘tidak menganggap kami serius’
Namun, Pendeta Giay mengatakan bahwa gereja tidak dapat memediasi dialog kecuali militer Indonesia menghentikan operasinya.
“Kepala Kepolisian Papua telah menyetujui bahwa gereja harus masuk dan berbicara dengan Egianus … tetapi itu berarti militer harus ditarik dari daerah tersebut, tetapi hal itu belum dilakukan,”ucap Pendeta Giay.
“Sampai saat ini, saya tidak bisa menjamin apapun tentang keterlibatan gereja karena sampai saat ini pemerintah tidak menanggapi kami dengan serius,” ujarnya.
Baik militer Indonesia maupun TPNPB telah mengkonfirmasi adanya baku tembak di Kabupaten Nduga.
Pihak berwenang Indonesia telah mengkonfirmasi kematian sejumlah tentara Indonesia akibat pertempuran tersebut.
Reuters melaporkan dua minggu yang lalu, TPNPB merilis sebuah video Merhtens yang mengatakan bahwa ia akan ditembak dalam dua bulan jika tuntutan kelompok tersebut tidak dipenuhi.
“Jika mereka (Indonesia) tidak mengizinkan gereja untuk masuk dan menjadi penengah, kami akan menyimpulkan bahwa mereka terlibat dalam kemungkinan kematian pilot tersebut,” kata Pendeta Giay.
“Dari diskusi kami di sini, kami pikir kondisi pilot mungkin memburuk. Kami ingin melihat pilot … agar Egianus dapat menunjukkan kepada kami bahwa dia baik-baik saja … itu adalah prioritas utama kami.”
Kesejahteraan Mehrtens ‘prioritas utama’ bagi MFAT
Menurut Kementerian Luar Negeri Selandia Baru, segala sesuatu sedang dilakukan untuk mengupayakan pembebasan Mehrtens, tetapi rinciannya masih terbatas.
TPNPB menyatakan bahwa Selandia Baru belum mendekati mereka untuk melakukan negosiasi.
“Kesejahteraan warga Selandia Baru yang berada di tengah-tengah situasi ini adalah prioritas utama kami,” kata MFAT kepada RNZ Pacific dalam sebuah pernyataan pada bulan Maret.
“Kami melakukan semua yang kami bisa untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan sandera dengan selamat, termasuk bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mengerahkan staf konsuler Selandia Baru.”
Pendeta Giay mengatakan Wellington perlu menekan Jakarta untuk menghentikan operasi militernya.
“Pemerintah Selandia Baru dan masyarakat internasional harus menekan pemerintah dan militer Indonesia untuk mencari dialog damai.”
“Hal itu hanya mungkin terjadi jika militer Indonesia menarik diri,” pungkasnya.
