Oleh: Narik Yimin Tabuni*
)* Penulis adalah mahasiswa Papua asal kabupaten Nduga
Kita sepakat bahwa pendidikan merupakan satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Karena dengan pendidikan dapat menentukan depan dan arah hidup generasi muda, termasuk kami anak-anak Nduga dan Papua umumnya.
Sebagai pemahaman bersama, istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education. Sedangkan dalam bahasa latin, pendidikan diartikan educatum, yang berasal dari kata e dan duco. E berarti perkembangan dari luar, dari dalam ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan duco berarti sedang berkembang. Maka, pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan diri.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan tentang pendidikan bagi seluruh warga negara. “Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Mengutip pendapat populer Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia (Education is the most powerful weapon which you can use to change the world). Melalui pendidikan, seseorang akan menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga memiliki kecenderungan untuk memanusiakan manusia lainnya.
Pemerintah kabupaten Nduga merupakan hasil dari pemekaran kabupaten induk Jayawijaya, yang secara resmi dimekarkan pada tanggal 4 Januari 2008 sesuai Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2008.
Dengan memiliki luas wilayah sekitar 12.941 km², kabupaten Nduga berbatasan wilayah di bagian barat adalah kabupaten Mimika, bagian timur dengan kabupaten Jayawijaya (kini provinsi Papua Pegunungan) dan kabupaten Yahukimo, kemudian bagian utara dengan kabupaten Lanny Jaya dan kabupaten Puncak serta di bagian selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Asmat.
Kabupaten Nduga memiliki 8 distrik, 32 kampung dengan jumlah penduduk yakni 120.426 jiwa. Rengan rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah petani, peternak dan peramu. Hal ini juga berdampak pada pendapatan perkapita yang rendah.
Berbicara soal pembangunan jelas tidak bisa terlepas dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Maka, pendidikan di kabupaten Nduga harus diakui bahwa tidak berjalan baik karena eskalasi konflik secara masif terus terjadi yang beriringan dengan pengiriman pasukan militer secara terus menerus. Kondisi daerah hingga kini belum aman.
Satu hal penting yang ingin penulis sampaikan di sini adalah apabila gangguan keamanan terus terjadi secara terus menerus, maka pola pendekatan dalam pembangunan harus dirubah demi pembangunan SDM melalui jalur pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal demi mengembangkan SDM Nduga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Papua tahun 2020, Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) penduduk 15-19 tahun menurut kabupaten/kota (persen), kabupaten Nduga memiliki AMH 92,90 dan ABH 7,10, di Papua.
Pendekatan pemerintah dalam memerangi atau mengatasi angka AMH dan ABH perlu punya pola penanganan yang tetap terhadap pelajar dan mahasiswa asal Nduga di Indonesia maupun di luar negeri. Pola pendekatan selama ini bersifat bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelajar dan mahasiswa. Dalam pemberian bantuan juga yang biasa selama ini dapatkan adalah biaya pemondokan kontrakan (rumah) dan biaya pendidikan.
Saya sebagai anak asli Nduga menilai pola pendekatan yang dilakukan itu sangat tidak efektif dan tidak tepat pada sasaran. Alasannya karena, penulis menilai sistem pendidikan di Indonesia sudah berubah dan hampir rata-rata setiap kampus dan sekolah pembayarannya dua kali dalam setiap semester baik semester ganjil maupun genap. Tetapi ada juga yang tiga semester. Contohnya di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatigi, ada semester ganjil, genap dan ganjil.
Sementara sistem penanganan dari Pemkab Nduga terhadap pendidikan dan SDM Nduga, bantuan hanya diberikan satu kali dalam satu tahun. Dan, bantuan tersebut juga bukan pada awal semester maupun akhir semester. Itu sebabnya, bantuan tersebut tidak efektif dan tidak tepat. Artinya, bantuan yang dalam satu tahun diberikan tersebut tidak digunakan baik oleh mahasiswa dan pelajar.
Dengan seperti maksud dan tujuan baik yang diberikan oleh Pemkab Nduga tidak berjalan. Hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan mahasiswa, melainkan pemerintah sebagai donatur tidak memberikan pola penanganan terhadap pendidikan tidak konsisten dengan waktu kuliah (pembayaran atau pelunasan tagihan semester).
Oleh karena itu, pola penanganan terhadap SDM Nduga harus diubah dengan cara-cara yang tepat agar pelajar dan mahasiswa asal Nduga dapat merasakan pendidikan layaknya seperti teman-teman dari daerah lainnya.
Adapun rekomendasi penulis sebagai anak daerah Nduga dalam menjawab penanganan biaya pelajar dan mahasiswa oleh Pemkab Nduga yang dapat disampaikan:
Pertama: Sistem pemberian bantuan pendidikan bisa diubah. Ubah ke beasiswa full bagi pelajar dan mahasiswa Nduga. Ada dua-tiga semester, maka bantuan bisa diberikan di awal semester dan akhir semester agar bantuan yang diberikan itu menjadi bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa.
Kedua: Khusus pelajar di Nduga, Pemkab Nduga bisa menyediakan sekolah berpola asrama dan semua anak Nduga disekolahkan di situ dan ditanggung semua biayanya oleh pemerintah daerah.
Ketiga: Pemkab Nduga melalui dinas-dinas yang berperan penting terhadap SDM Nduga, terlebih khusus di pendidikan, bisa melakukan kerja sama dengan LSM yang berperan di sektor pendidikan. Misalnya PLI, Binterbusih, dan beberapa yayasan lainnya.
Keempat: Khusus tenaga pengajar dan tenaga kesehatan anak asli Nduga, bisa diprioritaskan dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia, kemudian fokuskan mereka di sana. Hal ini lihat dari kondisi dan keadaan daerah yang membutuhkan kedua bidang tersebut.
Kelima: Kepala Dinas Pendidikan punya program dan pola penanganan terhadap pelajar dan mahasiswa harus dirubah juga. Hal ini tentu harus dibantu oleh kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kabupaten Nduga dengan dikontrol oleh lembaga legislatif yakni DPRD kabupaten Nduga terutama Komisi Pendidikan.
Penulis melihat SDM Nduga dan pendidikan di kabupaten Nduga akan maju dan bisa bersaing di aras lokal, nasional maupun internasional apabila ketiga lembaga tadi bersama pimpinan daerah di Nduga bergandeng tangan ingin membangun generasi emas Nduga. Hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa masa depan Nduga, daerah dan bangsa ada pada generasi muda dan itu dapat diwujudkan melalui pendidikan.
Kiranya demikian yang penulis sampaikan di kesempatan ini. Kita semua peduli daerah dan sayang terhadap generasi masa depan. (*)
