Oleh: Markus Haluk*
*) Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua
“Selama bangsa Melanesia di West Papua dan Kanaky dijajah, Vanuatu belum sepenuhnya merdeka,” kata Pendeta Walter Lini, bapak pendiri Vanuatu (1942-1999).
Sampai hari ini, Papua Barat masih dijajah oleh Indonesia. Namun, berkat warisan Walter Lini, masyarakat Vanuatu secara konsisten mendukung perjuangan West Papua. Pagi ini, di Port Vila, bendera Papua Barat berkibar tinggi sejajar dengan bendera Vanuatu.
Bagaimana dengan Kanaky? Kepulauan di Pasifik selatan yang dikenal sebagai Kaledonia Baru ini juga masih dijajah, tetapi dalam konteks yang sangat berbeda: para pejuang kemerdekaan Kanaky berperang melawan penjajahan Prancis. Namun, yang satu ini jauh lebih demokratis, bahkan bisa dibilang lebih manusiawi dari rezim kolonial Indonesia.
Walaupun konstitusi Indonesia menjunjung tinggi nilai kebebasan, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945: “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu segala penjajahan harus dihapuskan…”, kenyataannya berbeda. “Bhinneka Tunggal Ika”, semboyan nasional Indonesia, hanyalah retorika: bendera Bintang Kejora, simbol identitas Papua Barat, dilarang, sementara bendera ISIS dan Taliban diizinkan berkibar di demonstrasi jalanan di Jakarta.
Di sisi lain, Prancis yang tidak pernah menyangkal ambisi hegemoniknya menghormati tuntutan rakyat Kanak untuk menentukan nasib sendiri dengan mengadakan tiga kali referendum. FLNKS, Front Kemerdekaan Kanaky, telah diberi status setara dalam negosiasi dengan Paris.
Emmanuel Macron, presiden Prancis, yang saat ini mengunjungi Kaledonia Baru, memberikan penghormatan kepada Jean-Marie Tjibaou, pemimpin pejuang kemerdekaan Kanak. Jandanya juga diberi penghargaan khusus. Pertanyaannya, apakah ada presiden Indonesia yang menghormati Filep Karma, yang dikenal sebagai Nelson Mandela-nya Papua? Sayangnya tidak!.
Sejatinya bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menghargai tokoh kemanusiaannya. Meski Prancis masih menjadi kekuatan kolonial, jelas lebih bermartabat dibanding Indonesia.
Hingga kini, di negara yang disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga ini, para pejuang kemerdekaan Papua Barat dikriminalisasi sebagai bandit, antek asing, separatis, bahkan teroris. Operasi militer terus dilakukan oleh rezim kolonial di Papua Barat.
Namun demikian, orang Papua tetap berkomitmen untuk memperjuangkan perjuangan secara damai, sesuai dengan budaya dan konstitusi bangsa Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Kami menjalankan ajaran Yesus Kristus, Tuhan yang kami percayai. Visi politik kami adalah welas asih, yang mengakui martabat dan harga diri semua orang. (*)
