JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Yahukimo, provinsi Papua, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (26/7/2023) menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah untuk tidak membangun pos militer.
“Cukup orang tua kami di distrik Suru-Suru yang mengungsi akibat kehadian pos militer di sana. Kami tidak mau lagi orang tua kami di lokasi baru mengungsi lagi akibat kehadiran pos militer,” ujar Tinus Heluka, koordinator aksi.
Heluka menjelaskan, pemerintah kabupaten Yahukimo mengizinkan pembangunan beberapa pos militer di Dekai dengan tujuan menjaga Kamtibmas. Pembangunan pos militer itu diantaranya lokasi baru, penggilingan batu, jalan Braza, kilo meter empat, dan Bonto baru.
“Salah satunya pos Brimob di lokasi baru. Di sana kebanyakan masyarakat dari Ngalik, mereka di sana pengungsi dari kota Dekai pasca perang suku 2019, bahkan ada yang mengungsi dari Suru-Suru pasca kontak tembak antara TPNPB dan TNI Polri. Kami sebagai generasi tidak mau lagi terjadi pengungsian yang ketiga akibat kehadiran pos militer. Jadi, hari ini kami sampaikan aspirasi kepada DPRD Yahukimo,” tuturnya.
Apabila pembangunan pos tersebut dilanjutkan, tegas Heluka, masyarakat akan melakukan konsolidasi massa dan lumpuhkan semua aktivitas di kota Dekai.
“Kami berharap aksi damai kami benar-benar dijawab oleh pemerintah daerah. Kalau tidak, kami akan lakukan aksi yang lebih besar dari hari ini hingga aspirasi kami dijawab,” ujar Heluka.
Saat berorasi, Wayu Heluka, perwakilan pemuda Gereja, menyayangkan keputusan pemerintah daerah mengizinkan adanya pos militer di kawasan pemukiman masyarakat adalah hal yang keliru. Menurutnya, ketika pos militer hadir, pasti akan melahirkan masalah baru antara masyarakat dan aparat keamanan.
“Saya sebagai generasi penerus Gereja sangat menyesal ketika pemerintah daerah kabupaten Yahukimo telah izinkan pembangunan pos militer di Dekai. Pemerintah tidak berpikir panjang tentang kehidupan sehari-hari masyarakat, dan itu merugikan kehidupan masyarakat Yahukimo. Kami pemuda Gereja menolak apapun bentuk upaya pemerintah yang dilakukan tanpa diketahui masyarakat adat Yahukimo,” tandas Wayu.
Sementara itu, Yosias Mirin, ketua DPRD kabupaten Yahukimo, mengatakan, sebagai wakil rakyat menerima aspirasi dari masyarakat Yahukimo. Selanjutnya ia akan menindaklanjuti sesuai mekanismen dan prosedur di lembaga legislatif.
”DPRD sudah menerima, sehingga sesuai dengan mekanisme DPRD akan melakukan rapat. Aspirasi ini selanjutnya kami akan teruskan ke pemerintah daerah sesuai aturan yang ada di DPRD,” kata Yosias.
Sebelumnya, Sam Heluka, salah satu anggota DPRD kabupaten Yahukimo, mengatakan, kehadiran pos Brimob di lokasi baru dan beberapa tempat yang sudah diizinkan itu akan melahirkan masalah baru.
“Saya punya masyarakat di Suru-Suru mengungsi karena pembangunan pos militer. Saya tidak mau di lokasi baru juga terjadi. Jadi, pimpinan kami ketua DPRD sudah terima aspirasi dan kami akan terus kawal,” kata politisi partai Demokrat.
Pernyataan Tuntutan
- Tarik militer organik dan non organik di kabupaten Yahukimo
- Pemerintah kabupaten Yahukimo segera cabut izin pembangunan pos di empat tempat yakni lokasi baru, Kilo 4, Statistik, Berasa dalam dan Bonto atas, karena ini akan mengganggu keberadaan masyarakat Yahukimo.
- Pemerintah kabupaten Yahukimo segera pulangkan militer dari wilayah kabupaten Yahukimo dan hentikan penangkapan liar dan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Dekai Yahukimo
- Jika pemerintah kabupaten Yahukimo dalam hal ini DPRD dan pemerintah daerah tidak menanggapi aspirasi kami, maka kami akan konsolidasi massa lebih banyak dan siap lumpuhkan kabupaten Yahukimo. []
