PolhukamHAMDuduki Kantor DPRD Yahukimo, Pemerintah Diminta Hentikan Pembangunan Pos Militer

Duduki Kantor DPRD Yahukimo, Pemerintah Diminta Hentikan Pembangunan Pos Militer

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Yahukimo, provinsi Papua, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (26/7/2023) menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah untuk tidak membangun pos militer.

“Cukup orang tua kami di distrik Suru-Suru yang mengungsi akibat kehadian pos militer di sana. Kami tidak mau lagi orang tua kami di lokasi baru mengungsi lagi akibat kehadiran pos militer,” ujar Tinus Heluka, koordinator aksi.

Heluka menjelaskan, pemerintah kabupaten Yahukimo mengizinkan pembangunan beberapa pos militer di Dekai dengan tujuan menjaga Kamtibmas. Pembangunan pos militer itu diantaranya lokasi baru, penggilingan batu, jalan Braza, kilo meter empat, dan Bonto baru.

“Salah satunya pos Brimob di lokasi baru. Di sana kebanyakan masyarakat dari Ngalik, mereka di sana pengungsi dari kota Dekai pasca perang suku 2019, bahkan ada yang mengungsi dari Suru-Suru pasca kontak tembak antara TPNPB dan TNI Polri. Kami sebagai generasi tidak mau lagi terjadi pengungsian yang ketiga akibat kehadiran pos militer. Jadi, hari ini kami sampaikan aspirasi kepada DPRD Yahukimo,” tuturnya.

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

Apabila pembangunan pos tersebut dilanjutkan, tegas Heluka, masyarakat akan melakukan konsolidasi massa dan lumpuhkan semua aktivitas di kota Dekai.

“Kami berharap aksi damai kami benar-benar dijawab oleh pemerintah daerah. Kalau tidak, kami akan lakukan aksi yang lebih besar dari hari ini hingga aspirasi kami dijawab,” ujar Heluka.

Massa aksi sedang menuju ke kantor DPRD Yahukimo untuk menyampaikan aspirasi tentang penolakan pembangunan pos militer, Rabu (26/7/2023) kemarin. (Supplied for SP)

Saat berorasi, Wayu Heluka, perwakilan pemuda Gereja, menyayangkan keputusan pemerintah daerah mengizinkan adanya pos militer di kawasan pemukiman masyarakat adalah hal yang keliru. Menurutnya, ketika pos militer hadir, pasti akan melahirkan masalah baru antara masyarakat dan aparat keamanan.

“Saya sebagai generasi penerus Gereja sangat menyesal ketika pemerintah daerah kabupaten Yahukimo telah izinkan pembangunan pos militer di Dekai. Pemerintah tidak berpikir panjang tentang kehidupan sehari-hari masyarakat, dan itu merugikan kehidupan masyarakat Yahukimo. Kami pemuda Gereja menolak apapun bentuk upaya pemerintah yang dilakukan tanpa diketahui masyarakat adat Yahukimo,” tandas Wayu.

Baca Juga:  Diduga Dana Desa Digunakan Lobi Investasi Migas, Lembaga Adat Moi Dinilai Masuk Angin

Sementara itu, Yosias Mirin, ketua DPRD kabupaten Yahukimo, mengatakan, sebagai wakil rakyat menerima aspirasi dari masyarakat Yahukimo. Selanjutnya ia akan menindaklanjuti sesuai mekanismen dan prosedur di lembaga legislatif.

”DPRD sudah menerima, sehingga sesuai dengan mekanisme DPRD akan melakukan rapat. Aspirasi ini selanjutnya kami akan teruskan ke pemerintah daerah sesuai aturan yang ada di DPRD,” kata Yosias.

Sebelumnya, Sam Heluka, salah satu anggota DPRD kabupaten Yahukimo, mengatakan, kehadiran pos Brimob di lokasi baru dan beberapa tempat yang sudah diizinkan itu akan melahirkan masalah baru.

Baca Juga:  Ruang Panggung HAM Harus Dihidupkan di Wilayah Sorong Raya

“Saya punya masyarakat di Suru-Suru mengungsi karena pembangunan pos militer. Saya tidak mau di lokasi baru juga terjadi. Jadi, pimpinan kami ketua DPRD sudah terima aspirasi dan kami akan terus kawal,” kata politisi partai Demokrat.

Pernyataan Tuntutan

  1. Tarik militer organik dan non organik di kabupaten Yahukimo
  2. Pemerintah kabupaten Yahukimo segera cabut izin pembangunan pos di empat tempat yakni lokasi baru, Kilo 4, Statistik, Berasa dalam dan Bonto atas, karena ini akan mengganggu keberadaan masyarakat Yahukimo.
  3. Pemerintah kabupaten Yahukimo segera pulangkan militer dari wilayah kabupaten Yahukimo dan hentikan penangkapan liar dan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Dekai Yahukimo
  4. Jika pemerintah kabupaten Yahukimo dalam hal ini DPRD dan pemerintah daerah tidak menanggapi aspirasi kami, maka kami akan konsolidasi massa lebih banyak dan siap lumpuhkan kabupaten Yahukimo. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kisah Dortea Karubuy Nekat Numpang Pamer Hasil Karya di Festival BI...

0
“Seharusnya begitu. Kalo bisa dalam kegiatan begini, pemerintah harus datang jamah orang-orang kecil di pasar supaya bisa tampilkan kita punya hasil karya, sehingga tra susah cari modal ke tempat lain. Pemerintah bisa melihat kita, orang banyak bisa melihat kita. Modal itu akan datang dalam kegiatan seperti ini. Kita mendapatkan rezeki dalam kegiatan ini. Rezeki itu yang menopang kehidupan rumah tangga. Dari sItulah modal yang kita dapat. Nanti kalo ada event, dorang ke pasar, lihat mama-mama yang betul-betul berjualan, hari-hari ada di pasar dan betul-betul ciptakan karya sendiri, sehingga dia tampilkan dia pu hasil kerja hari-hari yang dia bawa ke pasar itu,” tutur Dortea Karubuy.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.