JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Para pemimpin dari lima negara di wilayah Melanesia tidak memberikan keputusan definitif mengenai status permohonan keanggotaan penuh dari United Liberation Movement of West Papua dalam pertemuan pimpinan MSG di Port Vila, Vanuatu.
Namun, KTT Pemimpin Melanesian Spearhead Group ke-22 dipuji sebagai yang “paling berkesan dan suksesnya” oleh perdana menteri Vanuatu, karena para pemimpin menandatangani dua deklarasi baru dalam upaya mereka untuk membuat sub-kawasan ini lebih berpengaruh.
Sidang tersebut dihadiri oleh pimpinan negara Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, dan FLNK Kaledonia Baru.
Namun, pertemuan itu berakhir dengan anti-klimaks setelah para pemimpin gagal untuk merilis rincian tentang hasil akhir atau untuk berbicara ke media.
Kesepakatan pertama yang disahkan adalah Deklarasi Udaune tentang Perubahan Iklim untuk mengatasi krisis iklim dan “mendesak negara-negara untuk tidak membuang air yang terkontaminasi nuklir yang berpotensi berbahaya ke Samudra Pasifik” oleh Jepang.
“Kecuali jika air yang diolah terbukti secara tak terbantahkan, oleh para ilmuwan independen, aman untuk dilakukan dan secara serius mempertimbangkan pilihan lain,” kata Perdana Menteri Vanuatu, Alatoi Ismael Kalsakau pada acara makan malam bersama sebelum perpisahan pada Kamis kemarin.
Para pemimpin juga menandatangani Deklarasi Efate tentang Saling Menghargai, Kerja Sama, dan Persahabatan untuk memajukan inisiatif keamanan dan kebutuhan negara-negara Melanesia.
Dokumen ini bertujuan untuk “memenuhi kebutuhan keamanan nasional di kawasan MSG melalui Pacific Way kipung, tok stori, talanoa, dan storian dan diikat oleh nilai-nilai bersama serta kepatuhan pada vuvale, budaya, dan tradisi Melanesia,” kata Kalsakau.
Kalsakau mengatakan bahwa para pemimpin “mengambil isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, denuklirisasi, dan hak asasi manusia serta menerapkan kearifan kolektif” untuk mengatasi masalah yang ada di atas meja.
Delegasi Indonesia Walk Out
Sebelumnya, pada pertemuan pemimpin negara-negara MSG dan yang dihadiri anggota asosiasi dan undangan, delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang diutus mengikuti prosesi konferensi tingkat tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-22 di Port Vila Vanuatu walk out atau tinggalkan arena pertemuan.
Aksi walk out perwakilan Indonesia itu dilakukan ketika Benny Wenda dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ketika hendak berpidato pada, Rabu (23/8/2023).
Belum diketahui alasannya, tetapi aksi terjadi begitu Benny Wenda ULMWP diberikan kesempatan untuk berpidato mewakili bangsa West Papua.
Aksi mereka sempat terekam dalam sebuah video pendek yang sontak viral di sosial media, WhatsApp Group, Facebook, Twitter, bahkan YouTube, dan lainnya.
Keputusan MSG atas ULMWP
Mengenai permohonan Keanggotaan MSG oleh ULMWP, para pemimpin MSG mengakui keputusan Menteri Luar Negeri MSG tentang berbagai masalah yang diangkat dalam agenda itu.
Di mana mencatat bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria yang ada (MSG) untuk menjadi aggota MSG berdasarkan perjanjian pembentukan MSG yang akan menjamin pemberian status keanggotaan.
Mencatat aplikasi keanggotaan ULMWP tidak dapat disetujui, karena konsensus tidak dapat dicapai oleh semua Anggota. Sementara pihaknya menyetujui bahwa aplikasi ULMWP tidak memenuhi Kriteria Revisi untuk keanggotaan penuh MSG, yang pasti akan membutuhkan peninjauan Perjanjian Pembentukan MSG.
Menyetujui moratorium selama satu tahun keanggotaan baru untuk MSG dan mengarahkan Sekretariat untuk lebih menyempurnakan Pedoman Keanggotaan.
Mengamanatkan Sekretariat untuk mengeksplorasi cara-cara bagaimana MSG dapat membangun kolaborasi yang lebih erat dengan Pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan Pengaturan Otonomi Khusus untuk menarik fokus khusus pada pembangunan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Barat Papua dan Provinsi Papua.
Menugaskan Sekretariat MSG untuk mengembangkan konsep Platform Keterlibatan Konstruktif, seperti dialog parlemen MSG – lndonesia tahunan tentang perkembangan di Papua.
Memperkuat bahwa Keanggotaan MSG harus dibatasi hanya untuk negara negara merdeka dengan pengaturan khusus untuk FINKS.
Setuju untuk meminta Ketua MSG untuk menulis surat kepada Ketua PIF untuk memastikan bahwa kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Indonesia segera dilakukan.
Setuju untuk meminta Anggota Asosiasi untuk mengizinkan kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat dan untuk memiliki Laporan Komisaris tentang masalah hak asasi manusia di Papua Barat hingga pertimbangan KTT MSG berikutnya tahun 2024.
Menyetujui para Pemimpin untuk melakukan kunjungan ke Paris dan Jakarta dan membuat representasi tentang proses dekolonisasi di Kaledonia Baru dan perkembangan di provinsi-provinsi Melanesia di Indonesia.
Tidak ada jalan ULMWP menjadi anggota MSG
Tess Newton Cain, dari Griffith Asia Institute, mengatakan kepada ABC bahwa para aktivis Papua akan “sangat kecewa” dengan tanggapan tersebut.
“Apa yang ada di dalam komunike tersebut tampaknya menunjukkan bahwa tidak ada jalan bagi mereka untuk menjadi anggota dan ini akan menjadi pukulan yang signifikan,” katanya.
“Tidak mengherankan untuk mengetahui bahwa lima pemimpin yang bertemu dalam retret tersebut tidak akan dapat mencapai konsensus bahkan jika ULMWP telah memenuhi kriteria keanggotaan.
“Kami belum mendengar dari Benny Wenda atau juru bicara ULMWP lainnya bagaimana perasaan mereka tentang hal ini, tetapi mereka mungkin menganggap bahwa tiang gawang telah dipindahkan.”
Beberapa protes telah diselenggarakan dalam beberapa minggu terakhir di berbagai kota di Papua, termasuk satu protes di kota Jayapura pada hari Selasa yang melibatkan beberapa lusin demonstran yang berhadapan dengan polisi Indonesia.
Beberapa protes telah ditindas dengan paksa menurut para aktivis, dan protes-protes tersebut terjadi di tengah-tengah kekerasan sporadis yang sedang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan para pemberontak bersenjata.
Pada hari Senin di kubu pemberontak di dataran tinggi tengah Papua, seorang anggota militer Indonesia ditembak mati dalam sebuah serangan, menurut informasi dari juru bicara pro-kemerdekaan dan angkatan bersenjata Indonesia.
