Gereja Pasifik Desak MSG Keluarkan Indonesia Jika Tidak Memfasilitasi Komisi HAM PBB Ke Papua

Insiden mengerikan yang terjadi di Puncak Papua hanyalah satu bukti penindasan Indonesia terhadap rakyat Papua.

0
376
Aksi Solidaritas Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan di Tanah Papua di Monas Jakarta. (Ambrosius Mulait - SP)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— The Pacific Conference of Churches atau Konferensi Gereja-gereja Pasifik menyesalkan penyiksaan sadis yang baru-baru ini terjadi terhadap penduduk asli Melanesia di Papua Barat, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui anggota TNI.

“Insiden mengerikan ini sayangnya hanyalah yang terbaru dalam 6 dekade penindasan Indonesia terhadap rakyat Papua Barat,” kata Pdt. James Bhagwan, Sekretaris Umum PCC kepada suarapapua.com pada, Minggu (14/4/2024) melalui pesan elektronik dari Suva, Fiji.

Pernyataan Dewan Gereja Pasifik ini disampaikan berkaitan dengan tiga orang Papua yang dianiaya aparat TNI di Puncak, Provinsi Papua Tengah, yang potongan videonya tersebar luas di media sosial belum lama ini.

Baca Juga:  Polisi Bougainville Berharap Kekerasan di Selatan Mereda

Pdt. Bhagwan mengatakan, Pemerintah Indonesia yang merupakan penandatangan sejumlah konvensi PBB yang seharusnya menjamin hak-hak sipil dan politik warga negaranya, termasuk orang Papua Barat, terlepas dari ideologi politik atau keyakinan agama mereka.

“Pemerintah Indonesia juga seharusnya melakukan hal yang sama di bawah apa yang disebut sebagai undang-undang otonomi khusus. Namun, orang-orang yang mengekspresikan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat, mengekspresikan suara mereka yang berbeda dengan pemerintah, secara rutin dilecehkan dan disiksa secara brutal,” tukasnya.

ads
Baca Juga:  Negara Mengajukan Banding Atas Vonis Frank Bainimarama dan Sitiveni Qiliho

Katanya perlu dicatat bahwa Indonesia yang berusaha untuk dilihat sebagai anggota masyarakat internasional yang dihormati, telah terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (2024-2026).

“Apakah negara-negara yang mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB mengatakan bahwa mereka merasa nyaman dengan pelanggaran HAM?”

“Dengan berakhirnya Pertemuan Pejabat Luar Negeri Melanesian Spearhead Group untuk mengantisipasi Pertemuan Para Pemimpin MSG yang akan datang, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin MSG akan terus membiarkan Indonesia, yang memiliki kebijakan dan praktik yang merendahkan martabat, melemahkan, dan menghilangkan hak-hak perempuan, anak-anak, dan laki-laki Melanesia – sesama anggota MSG, tetap menjadi anggota?”

Baca Juga:  Jawaban Anggota DPRP Saat Terima Aspirasi FMRPAM di Gapura Uncen

“Oleh sebab itu atas nama keadilan, yang merupakan ungkapan kasih ilahi; dan pada saat sebagian besar masyarakat Pasifik merenungkan pengkhianatan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pengadilan palsu, dan eksekusi terhadap Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kami menyerukan penangguhan, atau bahkan pengusiran Indonesia dari MSG apabila mereka tidak setuju untuk memfasilitasi kunjungan Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat,” pungkas Pdt. Bhagwan.

Artikel sebelumnyaAtasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog
Artikel berikutnyaPacific Churches Urge MSG to Expel Indonesia if it Does Not Facilitate UN Human Rights Commission in Papua