BeritaDukung Penolakan HD, Lemata Desak Pembobotan Perda MHA

Dukung Penolakan HD, Lemata Desak Pembobotan Perda MHA

Editor :
Elisa Sekenyap

SUARAPAPUA.com— Paulinus Vincenius Baru, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tambrauw (Lemata) meminta Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) No.6/37/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat  di Kabupaten Tambrauw.

Menurutnya, Perda MHA  di Kabupaten Tambrauw sangat lemah karena tidak menjelaskan secara spesifik hak-hak dari masyarakat adat.

“Perda MHA ini hanya menjelaskan secara garis besarnya, tidak dijelaskan secara detail tentang hak-hak yang mengatur masyarakat adat di Tambrauw,” katanya usai acara FGD antara Pemerintah Tambrauw dan LSM, NGO di Hotel Vega, Kota Sorong (18/9/2023).

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Tambrauw untuk mendapatkan pengakuan dari negara harus menempuh perjalanan panjang. Meskipun telah banyak peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait pengakuan dan perlindungan MHA.

Baca Juga:  Ancaman Pada Bumi Tinggi Akibat Investasi, Aries Ap Ajak Tanam Pohon Bersama

Jalan untuk mendapatkan hak-hak Masyarakat Adat tidaklah mudah, karena perlu proses pendampingan yang intens dan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu menurut Paulinus kelemahan dalam Perda MHA perlu direvisi.

“Perda MHA ini perlu direvisi agar ada pembobotan, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat diakomodir. Sehingga orang dari luar ataupun investor yang akan masuk dapat menghargai dan menghormati masyarakat adat.”

Baca Juga:  Pemkab Mimika dan Freeport Tinjau Kawasan Rawan Longsor Kampung Banti

“Sudah banyak contoh kasus masyarakat adat tidak dihargai dan dihormati, maka sangat penting Perda MHA ini diboboti lagi,”tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Komda Pemuda Katolik Papua Barat itu menekan kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw, LSM dan NGO untuk tidak mengorbankan masyarakat adat lewat program-program yang diusulkannya.

“Silakan LSM, NGO bekerja sama dengan pemerintah Tambrauw. Kami sangat mendukung tetapi jangan datangkan program yang menghancurkan masyarakat adat. Skema hutan desa (HD) tidak dapat diterapkan di atas wilayah adat, karena dampaknya masyarakat adat akan kehilangan hutan dan tanah adat. Saya tegaskan Lemata menolak skema hutan desa,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dukung Kanaky Bebas Dari Prancis, KNPB Gelar Aksi di Jayapura

Sebelumnya, Koordinator Aka Woun Tambrauw, Soter Hae mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun,alasan utama masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw menolak skema hutan desa (HD) yaitu takut kehilangan wilayah adat mereka.

“Masyarakat adat di Tambrauw menolak hutan desa karena takut kehilangan tanah,hutan adat mereka,” katanya.

Katanya, sebagai bentuk sikap penolakan masyarakat adat telah membuat sebuah surat yang ditandatangani beberapa marga.

“Surat penolakan sudah ditandatangani oleh beberapa marga pemilik hak ulayat dan dalam waktu dekat mereka akan serahkan kepada pemerintah,” tukasnya.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah Vanuatu dan Tiongkok Menandatangani 13 Nota Kesepahaman di Beijing

0
Peningkatan kemampuan VBTC diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan jangkauan penyiaran di Vanuatu, memberikan layanan informasi dan hiburan yang lebih baik kepada masyarakat.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.