Tanah PapuaLa PagoSaran DPRD dan Wabup Yahukimo Saat Rapat Paripurna Masa Sidang II TA...

Saran DPRD dan Wabup Yahukimo Saat Rapat Paripurna Masa Sidang II TA 2023

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sejumlah usulan dan harapan mengemuka dalam rapat paripurna masa sidang II pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2023 di aula DPRD kabupaten Yahukimo, Rabu (27/9/2023).

Sidang dibuka Yosias Mirin, ketua DPRD Yahukimo, dihadiri anggota dewan dan wakil bupati Yahukimo Esau Miram, Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kabupaten Yahukimo.

Yosias dalam sambutannya mengatakan, sidang resmi dibuka dengan merujuk peraturan tata tertib DPRD Yahukimo pasal 142 ayat 1 huruf C, bahwa jumlah anggota dewan yang hadir telah memenuhi quorum pelaksanaan suatu rapat paripurna.

“Dari jumlah anggota dewan sebanyak 35 orang, hadir 22 orang, tidak hadir delapan orang, dan izin lima orang. Sidang dengan materi pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) kabupaten Yahukimo tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujarnya sembari toki palu sidang.

Baca Juga:  DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

Yosias mengungkapkan, “Selanjutnya masuk pembahasan sesuai dengan jadwal kerja dewan yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD kabupaten Yahukimo nomor 01 tahun 2020 serta sesuai ketentuan pasal 18 tentang fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan yang diajukan oleh kepala daerah.”

DPRD kemudian menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada pimpinan daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Yahukimo.

“Hal pertama, perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat dilakukan untuk penyesuaian pendapatan, belanja dan program kegiatan antar organisasi perangkat daerah, pembagian pagu anggaran pendapatan dapat dilakukan pada kegiatan yang mendesak, sehingga pembahasannya menghasilkan APBD yang berkualitas,” ujar Mirin.

Baca Juga:  Konflik Horizontal di Keneyam Masih Berlanjut, Begini Tuntutan IPMNI

Kedua, kunjungan kerja DPRD ke setiap daerah pemilihan (Dapil).

Ketiga, kunjungan kerja Komisi DPRD ke setiap OPD.

“Yang keempat, pembahasan anggaran untuk pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten Yahukimo. Dan kelima, pembahasan anggaran yang melekat dengan kegiatan DPRD, membahas anggaran Pansus DPRD dan terakhir membahas anggaran bimbingan teknis DPRD,” kata Yosias.

Mengakhiri sambutan, ketua DPRD berharap rapat-rapat pembahasannya dapat berjalan sesuai target hingga penutupan nanti.

Sejumlah saran dan harapan juga dikemukakan Esau Miram, wakil bupati Yahukimo.

Baca Juga:  Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

“Di forum terhormat ini kami menyarankan kepada pimpinan dan anggota dewan agar segera melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2023,” kata Miram.

Bersamaan juga wakil bupati minta tim TAPD segera menyiapkan materi APBD induk tahun anggaran 2024. Hal tersebut mengingat tidak lama lagi pemilu serentak tahun 2024 diseleggarakan.

“Pesta demokrasi sudah di depan mata kita. Pemilu legislatif dan presiden pada Februari 2024, kemudian dilanjutkan dengan pilkada. Hal-hal itu harus dibahas dalam sidang perubahan ini,” harapnya.

Esau menekankan, pemerintah daerah berkewajiban mendukung terselenggaranya agenda nasional. Penyediaan anggaran merupakan salah satu tugas melekat, sehingga perlu segera dipastikan. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.