SORONG, SUARAPAPUA.com — Pemuda dan masyarakat adat Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, mendesak panitia sosialisasi peraturan daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat (MHA) di kabupaten Sorong Selatan untuk bekerja serius.
Desakan tersebut ditegaskan saat jumpa pers di Taman Trinati, Teminabuan, Sorong Selatan, Sabtu (30/9/2023).
Holand Abago, relawan tolak sawit di Sorong Selatan, menjelaskan, Perda MHA di Sorong Selatan telah ditetapkan pada 30 Juni 2023 dan turunannya peraturan bupati (Perbup) Sorsel pada 28 Maret 2023, kemudian dibentuk panitia kerja yang telah dilantik akhir Juli 2023.
“Panitia kerja sudah dilantik, tetapi sampai saat ini belum ada kerja nyata. Panitia belum turun sosialisasikan,” kata Abago dalam siaran pers yang terima suarapapua.com.
Dikemukakan, dalam waktu dekat masyarakat adat di Sorsel akan mendatangi panitia untuk mempertanyakan alasan terlambat kerja dari panitia tersebut.
“Setelah dilantik hingga saat ini tidak ada progres kerja dari panitia, maka dalam waktu dekat ini masyarakat adat akan datangi panitia untuk mempertanyakan penyebabnya apa,” ujarnya.
Relawan tolak sawit juga menegaskan, pemuda adat di Sorong Selatan siap membantu pemerintah kabupaten Sorong Selatan dan panitia sosialisasi Perda MHA terutama dalam implementasikan di lapangan.
“Pemuda siap membantu pemerintah bila dibutuhkan, baik itu soal dokumen ataupun langkah kerja-kerja di lapangan nanti. Intinya, kami pemuda sangat siap untuk membantu,” tandasnya.
Senada, Yulian Kareth, perwakilan suku Afsya, menegaskan, Perda MHA sangat penting bagi masyarakat adat. Untuk itu, Pemkab Sorong Selatan bersama panitia tak perlu memperlambat proses sosialisasinya.
“Perda ini banyak masyarakat yang belum tahu, jadi panitia harus bergerak cepat supaya masyarakat paham dan lanjut jaga tanah adat mereka,” kata Kareth.
Selain itu, Pemkab Sorsel juga diminta alokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemetaan wilayah adat dan urusan terkait lainnya.
“Harus ada anggaran untuk menunjang kerja-kerja di lapangan, seperti pemetaan wilayah adat setiap suku, marga, dan hal lainnya,” imbuh Yulian. []
