JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Hon Manase Tabuni, Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gelar doa syukur bersama rakyat dan pemimpin dari Kantor Pusat Koordinasi ULMWP di dalam negeri di Wamena pada, Jumat (20/10/2023).
Doa syukur itu dilaksanakan dengan tema ‘kembali ke rumah kita’ yang dihadiri pimpinan ULMWP lainnya, termasuk rakyat Papua di Wilayah Laapago di Wamena.
Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP mengatakan, dalam doa syukur itu pihaknya menyampaikan agenda kerja, terutama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kedua ULMWP yang dilaksanakan sejak 26 Agustus- 3 September 2023, yang telah memutuskan sejumlah kebijakan strategis yang mencakup road map, regulasi dan struktur baru ULMWP.
Tujuan KTT II ULMWP menurut Markus pada hakekatnya untuk membangun kerangka kerja, konsolidasi lebih luas dan penataan organisasional ULMWP.
“Melalui KTT II, ULMWP sebagai payung organisasi pembebasan Bangsa West Papua telah diputuskan kesepahaman bersama yang tertuang ke dalam delapan klaster Program. Yang mana struktur kepengurusan organisasi terbagi dalam Dewan Legislatif, Dewan Yudikatif, dan Dewan Eksekutif, serta Undang-Undang Dasar ULMWP yang menunjang tata kelola organisasi,” jelas Haluk.
Dalam pleno kelima tentang penetapan kepengurusan kata Haluk, telah ditetapkan Dewan Legislatif dipimpin Buchtar Tabuni selaku Ketua, dibantu Michael Tora selaku Sekretaris dan Willem Rumaseb sebagai anggota. Dewan Yudikatif dipimpin Apolos Sroyer selaku Ketua, Engelberth Surabut selaku Sekretaris dan Septinus Paiki selaku anggota.
Dewan Eksekutif dipimpin Menase Tabuni selaku Presiden, Octovianus Mote selaku Wakil Presiden, Markus Haluk sebagai Sekretaris Eksekutif dan Benny Wenda selaku Kepala Urusan Luar Negeri serta dibantu oleh Rex Rumakiek, Constantinopel Ruhukail, Jacob Rumbiak, Paula Makabory, Oridek Ap dan lainnya.
Dikatakan, pertimbangan mendasar dalam menetapkan komposisi kepengurusan ULMWP periode 2023–2028 adalah dengan mempertimbangkan keseimbangan organisasi pilar ULMWP, merawat persatuan, membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada berbagai pihak pendukung dan menata sistem organisasi agar berlangsung secara lebih sistematis dan harmonis.
“Keputusan-keputusan penting dalam KTT II ULMWP memberikan gambaran bahwa komitmen baru telah ditentukan dengan membawa kembali perjuangan pembebasan nasional Bangsa Papua demi mewujudkan hak menentukan nasib sendiri untuk kemerdekaan dan kedaulatan politik di dudukan dalam rumah Bangsa Papua di tanah air sebagai pusat kendali perjuangan.”
ULMWP juga menyambut gembira keputusan para pemimpin MSG pada Agustus 2023 yang menyerukan kunjungan Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua dalam kurun waktu satu tahun.
Manase Tabuni selaku Presiden eksekutif ULMWP menyampaikan bahwa “kepemimpinannya terbuka bekerja sama dengan berbagai kalangan dari para pemimpin negara, NGOs, solidaritas Papua di West Papua, Indonesia, Melanesia, Pacifik dan komunitas internasional.”
“Dukungan mereka sangat berarti dalam mewujudkan visi dan misi perjuangan panjang bangsa Papua,” pungkas Tabuni.
