JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dalam rangka pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPR Papua, Sekretariat DPR Papua menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan peran DPRD dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, hak keuangan dan administratif DPRP serta kebijakan dana transfer ke provinsi pasca terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama dua hari, Senin, 11 dan Selasa 12 Desember 2023.
Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengatakan, bimbingan teknis terakhir tahun 2023 ini membahas persoalan dan isu-isu yang mengemuka di Papua, sehingga dapat diterapkan dalam mengurai berbagai permasalahan yang terjadi di Papua, khususnya terkait dengan keuangan daerah Provinsi Papua.
Kata Wonda ada beberapa persoalan yang disampaikan dalam Bimtek, terutama menurunnya kapasitas fiskal daerah di Provinsi Papua, di mana APBD Provinsi Papua yang mengalami penurunan yang sangat drastis.
“Hari ini terjadi pemekaran, namun provinsi induk ini menjadi korban. Nah, bagaimana pemerintah pusat mencari solusi untuk ini, agar tak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” kata Wonda dalam pernyataan resminya.
Dikatakan, pasca terbentuknya 3 provinsi di tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah mengakibatkan Provinsi Papua sebagai provinsi induk mengalami permasalahan tersendiri terhadap kemampuan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Papua.
“Diketahui pada anggaran 2024, Pemprov Papua mengelola belanja APBD sebesar Rp2,9 triliun. Hal ini sangat riskan bagi pemerintahan daerah, karena kondisi keuangan Pemprov Papua di bawah kategori rendah.”
“Kami semua tentu berharap pelayanan publik tidak terganggu, baik itu di bidang pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua, maupun permasalahan yang sedang terjadi yakni beasiswa bagi mahasiswa Papua yang kuliah di dalam dan luar negeri, serta tata kelola ASN di Papua yang saat ini masih mengelola ASN yang mencapai 14 ribu ASN,” paparnya.
Oleh sebab itu dengan adanya Bimtek ini, diharapkan menjadi pegangan bagi anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka di daerah masing-masing.
Pemateri dalam kegiatan terebut adalah pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr Drs. Horas Maurits Panjaitan.Materi yang dibawakannya mengenai penguatan peran DPR dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Direktur Dana Desa, Insentif dan Otonomi Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Jaka Sucipta membawakan tentang hak keuangan dan administratif DPRD. Plh Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Dr Sukoco menyampaikan materi tentang kebijakan dana transfer ke Provinsi pasca terbentuknya DOB.
