BeritaPj Gubernur Papua Serahkan DIPA, TKDD dan Dana Dekon TA 2024

Pj Gubernur Papua Serahkan DIPA, TKDD dan Dana Dekon TA 2024

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dalam upaya menjaga amanat rakyat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi untuk manatap Papua Baru dan Indonesia yang bangkit dan semakin maju, Pj Gubernur Papua menyerahkan DIPA petikan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Satker K/L) serta Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2024 kepada Bupati/Walikota se-Papua  dan Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan pada beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Papua sebagai salah satu instrumen pembangunan di Provinsi Papua (11/12).

Baca Juga:  Beberapa Tuntutan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya

Pj Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun dalam arahannya menyatakan bahwa, kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju yang membuat kita harus tetap waspada, namun katanya, kondisi Perekonomian Indonesia tetap terjaga tumbuh di sekitar 5 persen.

“Pertumbuhan yang tinggi dan stabil akan menjadi modal yang baik untuk pelaksanaan APBN tahun 2024 dan khusus di Papua bahwa  pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan produksi tambang dan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur serta pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat,” ujar Pj Provinsi Papua dalam keterangan resminya.

Baca Juga:  Tory Kalami: Ekonomi Masyarakat Harus Ditingkatkan

Hal tersebut katanya mengindikasikan bahwa investasi regional Papua tetap terjaga dan masyarakat masih menunjukkan ketertarikannya dalam berinvestasi di Papua.

“Perlu kita syukuri bersama bahwa kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan, pada Maret 2023, di mana menjadi 26,06 persen yang didominasi oleh penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan.”

Hal tersebut juga dibarengi dengan penurunan tingkat pengangguran dan gini rasio, apabila dibandingkan dengan periode tahun 2022.

Baca Juga:  Dusun Sagu Maari Milik Marga Klagaf Terancam Hilang

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan dalam laporannya menyatakan untuk TKDD diserahkan pada 8 kabupatan dan 1 kota.

Petikan DIPA diberikan Kepada 21 Satuan Kerja Kementerian / Lembaga (Satker K/L) dan untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan diberikan kepada 7 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Freeport dan Kejahatan Ekosida di Wilayah Suku Amungme dan Suku Mimikawee...

0
Ekosida adalah merusak lingkungan dan memusnahkan manusia secara bersamaan khususnya pada wilayah yang mengalami kemiskinan. Ekosida dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan berbagai masalah sosial, budaya dan kesehatan manusia di sekitar lingkungan tersebut. Masyarakat yang terkena dampak ekosida dapat mengalami krisis ekonomi akibat kehilangan sumber daya ekonomi dan pekerjaan. Ekosida juga dapat menimbulkan penyakit yang mematikan pada tubuh manusia dan mengubah budaya serta mengurangi keeratan interaksi sosial antarwarga.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.