JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Para pemimpin iklim di Pasifik mengkritik kesepakatan COP28 yang baru, yang dirilis semalam setelah negosiasi maraton. Kesepakatan tersebut menyerukan kepada semua negara untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil, tetapi tidak disertai dengan pernyataan tegas dalam “penghentian”.
Presiden COP28, Sultan Al Jaber menyebut kesepakatan ini “bersejarah” namun menambahkan bahwa keberhasilan yang sesungguhnya adalah dalam implementasinya.
“Kita adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan,” katanya kepada para peserta sidang yang penuh sesak di pertemuan tersebut.
“Kita harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah kesepakatan ini menjadi tindakan nyata,” kata Al sebagaimana dilansir dari RNZ Pacific.
Al-Jaber mengatakan bahwa perjanjian ini merupakan rencana yang kuat untuk membatasi kenaikan suhu global sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Paris, yaitu 1,5 derajat Celcius.
Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) – yang mencakup 15 negara Kepulauan Pasifik – negosiator utama Anne Rasmussen dari Samoa mengatakan bahwa kelompok ini tidak berada di ruangan ketika keputusan diambil.
Rasmussen mengatakan bahwa ke-39 negara tersebut berkoordinasi sendiri dan berjalan masuk saat tepuk tangan meriah setelah keputusan tersebut diambil.
“Koreksi arah yang diperlukan belum diperoleh,” katanya.
Kepala delegasi Kepulauan Marshall, John Silk mengatakan, “fakta bahwa keputusan itu diambil tanpa kelompok besar di ruangan itu, yang mewakili salah satu kelompok paling rentan di dunia, tidak dapat diterima”.
“Saya datang ke sini dari rumah saya di kepulauan untuk bekerja sama dengan Anda semua dalam menyelesaikan tantangan terbesar generasi kita.”
“Saya datang ke sini untuk membangun kano bersama untuk negara saya. Namun, kita telah membangun sebuah sampan dengan lambung yang lemah dan bocor, penuh dengan lubang. Namun kita harus menenggelamkannya ke dalam air karena kita tidak punya pilihan lain.”
Draf sebelum teks final memiliki bahasa yang lebih lemah seputar bahan bakar fosil.
Rancangan tersebut memuat daftar delapan opsi yang “dapat” digunakan oleh negara-negara untuk mengurangi emisi, termasuk: “mengurangi konsumsi dan produksi bahan bakar fosil, dengan cara yang adil, teratur dan merata untuk mencapai titik nol pada, sebelum, atau sekitar tahun 2050”.
Ketua AOSIS mengibaratkan draf tersebut seperti “menandatangani sertifikat kematian kita”.
Sebuah pernyataan dari AOSIS mengenai teks baru tersebut mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kemajuan namun tidak cukup untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5C.
“Dalam hal menjaga 1,5C dengan cara yang berarti – bahasa ini tentu saja merupakan sebuah langkah maju; bahasa ini berbicara tentang transisi dari bahan bakar fosil dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” demikian pernyataan tersebut.
“Namun kita harus mencatat bahwa teks tersebut tidak berbicara secara khusus tentang penghentian penggunaan bahan bakar fosil dan mitigasi dengan cara yang sebenarnya adalah ‘langkah perubahan yang diperlukan’.”
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa masih ada celah dan tidak ada ajakan bagi para pihak untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2025.
“Kami mengacu pada ilmu pengetahuan di seluruh teks, tetapi kemudian kami menahan diri dari kesepakatan untuk mengambil tindakan yang relevan untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan yang harus kita lakukan.”
Koordinator regional Jaringan Aksi Iklim Kepulauan Pasifik Lavetanalagi Seru mengatakan bahwa hasil pertemuan tersebut menandakan bahwa “hari-hari industri bahan bakar fosil telah berakhir”, namun sekali lagi, ini hanyalah sebuah langkah kecil ke arah yang benar.
“Hasil ini masih memungkinkan adanya gangguan dan celah yang berbahaya, seperti teknologi penangkapan karbon, nuklir, dan teknologi pembuangan, serta melemahnya bahasa mengenai gender, hak asasi manusia, hak-hak masyarakat adat, yang mana hal ini sangat mengecewakan.”
