JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Demonstrasi telah diadakan di Kaledonia Baru – dengan lebih banyak protes yang diperkirakan akan terjadi – baik dari pendukung pro maupun anti-kemerdekaan setelah Senat Prancis mendukung RUU amandemen konstitusi untuk “mencairkan” daftar pemilih di wilayah Pasifik Prancis.
Para Senator mendukung langkah pemerintah Prancis untuk mengizinkan warga negara Prancis memberikan suara pada pemilihan lokal, asalkan mereka telah tinggal selama setidaknya 10 tahun tanpa gangguan.
Pemungutan suara Senat akan diikuti dengan pemungutan suara serupa di Majelis Nasional Prancis (Majelis Rendah) pada tanggal 13 Mei.
Pada bulan Juni, kedua majelis parlemen (Senat dan Majelis Nasional) akan berkumpul untuk memberikan lampu hijau terakhir pada teks tersebut dengan mayoritas dua pertiga suara yang diperlukan untuk meloloskannya.
Pemungutan suara Senat di Paris pada hari Selasa telah memicu banyak reaksi dari partai-partai pro-Prancis dan pro-kemerdekaan.
Presiden Provinsi Selatan dan pemimpin partai pro-Prancis Les Loyalistes, Sonia Backès, memuji keputusan Senat, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil “meskipun ada tekanan kuat dari partai-partai pro-kemerdekaan”.
Dia mengatakan “kita harus tetap bergerak” dalam menghadapi dua pemungutan suara yang direncanakan dalam beberapa minggu ke depan, katanya, dan mengumumkan lebih banyak demonstrasi dari para simpatisan pro-Prancis, termasuk satu demonstrasi pada hari Sabtu mendatang.
Pada tanggal 28 Maret, baik pendukung militan pro-Prancis maupun pro-kemerdekaan berkumpul dalam jumlah ribuan di pusat kota Nouméa, hanya beberapa ratus meter jauhnya di sisi berlawanan dari Coconut Square yang ikonik di Nouméa (sekarang berganti nama menjadi Lapangan Perdamaian) – satu di depan Kongres, satu lagi di depan gedung pemerintah daerah.
Kedua pawai tersebut masing-masing mengumpulkan lebih dari 10.000 pendukung di bawah pengawasan ketat dari sekitar 500 polisi dan pasukan keamanan, yang memastikan kedua massa tidak bentrok. Tidak ada insiden signifikan yang dilaporkan.
Beberapa pejabat telah menggunakan media sosial untuk mengomentari masalah ini.
Anggota parlemen konstituen Kaledonia Baru di Majelis Nasional, Nicolas Metzdorf, memposting bahwa perubahan daftar pemilih adalah “kewajiban hukum nasional dan internasional” dan “mereka yang menyerukan warga Kaledonia Baru untuk turun ke jalan untuk menentang hal ini mengambil risiko yang cukup besar”.
Presiden kaukus Kongres Rassemblement (lokal) Pro-Prancis, Virgine Ruffenach, memposting: “Kami terlibat dalam perjuangan untuk keadilan, untuk masyarakat Kaledonia yang demokratis yang menghormati aturan internasional dan tidak menolak siapa pun”.
Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Prancis, Gérald Darmanin, yang memprakarsai amandemen konstitusi, menulis bahwa pemerintah Prancis “tetap terbuka untuk kesepakatan lokal dan memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk meluangkan waktu untuk menyelesaikannya”.
Darmanin mengacu pada masalah politik terkait: kebutuhan, sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Nouméa tahun 1998, agar semua pihak bertemu dan secara inklusif mencapai kesepakatan politik mengenai masa depan Kaledonia Baru.
Perjanjian ini seharusnya menggantikan Kesepakatan Nouméa dan, untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pembicaraan tersebut untuk menghasilkan semacam teks bersama, tanggal untuk pemilihan provinsi tahun ini telah ditunda dari Mei 2024 menjadi 15 Desember 2024 ‘selambat-lambatnya’.
‘Pesan yang kuat untuk Paris’
Di pihak pro-kemerdekaan, presiden kaukus Kongres FLNKS-Union Calédonienne, Pierre-Channel Tutugoro, mengakui bahwa hasil pemungutan suara Senat merupakan “sesuatu yang sudah diperkirakan”.
“Sekarang kami sedang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya [pemungutan suara Majelis Nasional dan Kongres Prancis] dan kemudian kami akan tahu apakah semuanya akan terjadi,” katanya.
Union Calédonienne, salah satu komponen utama dari empat partai pro-kemerdekaan FLNKS, dalam beberapa bulan terakhir telah menghidupkan kembali apa yang disebut CCAT (Cellule de Coordination des Actions de Terrain, atau Sel Koordinasi Aksi Lapangan).
CCAT, yang terdiri dari partai-partai pro-kemerdekaan non-FLNKS dan serikat buruh, sejak itu telah mengorganisir beberapa demonstrasi, termasuk satu demonstrasi pada tanggal 28 Maret dan yang terakhir pada tanggal 2 April, pada hari pemungutan suara di Senat.
Minggu ini, CCAT mengklaim bahwa mereka berhasil mengumpulkan sekitar 30.000 peserta, tetapi jumlahnya hanya 6.000, menurut hitungan Komisi Tinggi Prancis.
Bereaksi terhadap pemungutan suara Senat pada hari Rabu, kepala CCAT Christian Tein mengumumkan akan ada lebih banyak lagi aksi protes menentang “pembekuan” daftar pemilih yang akan datang… aksi berikutnya akan dilakukan secepatnya pada tanggal 13 April “untuk terus mengirimkan pesan yang kuat ke Paris”.
Tein mengatakan pawai itu dijadwalkan berlangsung di “Alun-alun Perdamaian” pusat kota Nouméa.
Protes ini sekali lagi bermaksud untuk meminta pemerintah Prancis menarik teksnya, mengklaim bahwa Negara Prancis tidak lagi tidak memihak dan bahwa mereka mencoba untuk “memaksakan jalannya” untuk memaksakan perubahan daftar pemilih lokal.
Tanggal yang sama juga dipilih oleh para pemimpin dan simpatisan pro-Prancis yang ingin melakukan unjuk kekuatan untuk menunjukkan tekad mereka agar hak pilih mereka diakui melalui amandemen konstitusi yang diusulkan.
PALIKA akan ‘meninjau ulang strategi’
Sementara itu, komponen utama FLNKS lainnya, Partai Pembebasan Kanak (PALIKA), mengadakan rapat umum akhir pekan lalu.
Juru bicaranya, Jean-Pierre Djaïwé, mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa PALIKA, meskipun menyayangkan bahwa politik Kaledonia Baru telah “teradikalisasi” secara signifikan, kini sedang mempertimbangkan untuk “meninjau kembali strateginya”.
Dia mengatakan PALIKA dan FLNKS, yang baru-baru ini menunjukkan perbedaan, sekarang harus menegaskan kembali strategi persatuan dan “keinginan gerakan pro-kemerdekaan untuk bekerja menuju masa depan yang damai”.
“Tidak ada alternatif lain,” katanya.
