Nasional & DuniaMarshall Islands dan Taiwan Menandatangani Kesepakatan Dagang

Marshall Islands dan Taiwan Menandatangani Kesepakatan Dagang

AUCKLAND, SUARAPAPUA.com — Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine telah bertemu dengan mitranya dari Taiwan dan menyaksikan penandatanganan perjanjian perdagangan antara kedua negara.

Perjanjian kerjasama ekonomi ditandatangani pada hari, Jumat di Tapei setelah pertemuan antara Dr.Heine dan mitranya dari Taiwan, Tsai Ing-wen.

Baca juga: Debut Piala Dunia, Timnas Solomon akan Melawan Italia

Baca Juga:  Gereja Pasifik Desak MSG Keluarkan Indonesia Jika Tidak Memfasilitasi Komisi HAM PBB Ke Papua

Menurut rilis dari kantor Tsai, perjanjian itu akan meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara, dan “meningkatkan kemitraan bilaterial ke tingkat yang lebih tinggi”.

Prosesi pertemuan kedua pimpinan negara itu juga diposting di akun resmi Tsai Ing-wen, dimana ia menuliskan bahwa “kami bangga memiliki rekan seperti Marshal Islands.

President Heine yang mendukung partisipasi internasional Taiwan dan berbagi dedikasi penuh dengan semangat kami pada nilai-nilai demokrasi. ECA bilateral yang kami tandatangani hari ini memberikan kesaksian atas kerjasama kami yang beragam dan rasa solidaritas yang kuat.”

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

 

 

Baca juga: Tiga Orang Terbunuh Jelang Kunjungan Presiden ke Papua

Sebuah nota kesepahaman tentang kerjasama pariwisata juga ditandatangani.

Berdasarkan pernyataan dari kantor Dr.Heine, pada hari Senin, Kepulauan Marshall dan Taiwan juga menandatangani perjanjian untuk membangun hubungan kota kembar antara Jaluit Atoll dan Kota New Taipei.

Sumber: radionz.co.nz

Editor: Elisa Sekenyap

Baca Juga:  Kunjungan Paus ke PNG Ditunda Hingga September 2024

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.