JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bala bantuan pasukan keamanan telah dikirim dari Prancis menjelang dua aksi antagonis yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu ini di ibukota Nouméa, pada waktu yang sama dan hanya berjarak dua jalan dari satu sama lain.
RNZ Pacific melaporkan, satu pawai, yang diserukan oleh partai pro-kemerdekaan Union Calédonienne (sebuah komponen dari payung pro-kemerdekaan FLNKS) dan CCAT (kelompok aksi lapangan), akan memprotes perubahan yang direncanakan pada Konstitusi Prancis untuk “mencairkan” daftar pemilih Kaledonia Baru dengan mengijinkan setiap warga negara yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama sepuluh tahun untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan lokal (untuk tiga majelis Provinsi dan Kongres).
Aksi lainnya diserukan oleh partai-partai pro-Perancis Rassemblement dan Les Loyalistes yang mendukung perubahan tersebut dan berniat membuat suara mereka didengar oleh para anggota parlemen Prancis.
Rancangan undang-undang konstitusi telah disahkan oleh Senat Perancis pada tanggal 2 April 2024.
Sebagai bagian dari proses yang diperlukan sebelum disahkan sepenuhnya, RUU konstitusi tersebut harus mengikuti proses yang sama di hadapan majelis rendah Prancis (Majelis Nasional).
Debat dijadwalkan pada 13 Mei 2024
Kemudian Senat dan Majelis Nasional akan berkumpul pada bulan Juni untuk memberikan persetujuan akhir.
Pada hari Sabtu ini, aksi kedua juga ingin membuat suara mereka didengar dalam upaya untuk membuat para anggota parlemen terkesan sebelum RUU Konstitusi melangkah lebih jauh.
Aksi pro-Prancis dijadwalkan berakhir di Rue de la Moselle di pusat kota Nouméa, dua jalan dari aksi pro-kemerdekaan lainnya, yang direncanakan akan berhenti di Place des Cocotiers (alun-alun kelapa).
Diperkirakan setidaknya 20.000 orang ikut terlibat dalam aksi tersebut
Setidaknya dua puluh ribu peserta aksi diperkirakan akan ambil bagian dalam aksi tersebut.
Bala bantuan pasukan keamanan telah dikirim dari Prancis, dengan dua regu tambahan (140) gendarme, kata Komisaris Tinggi Prancis Louis Le Franc pada hari Jumat.
Meskipun mengakui “hak untuk berdemonstrasi sebagai hak fundamental”, Le Franc, dalam sebuah rilis, mengatakan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan dengan “menghormati ketertiban umum dan kebebasan bergerak”.
“Tidak ada wabah yang akan ditoleransi” dan jika hal ini tidak terjadi, maka “reaksi akan tegas dan mereka yang bertanggung jawab akan ditangkap”, ia memperingatkan.
Dia juga mengutuk keras “blokade dan kekerasan” yang terjadi baru-baru ini dan menyerukan “ketenangan dan tanggung jawab” semua orang untuk “dialog pasifik di Kaledonia Baru”.
Pengamanan ketat untuk menghindari bentrokan
Wakil presiden Provinsi Selatan Kaledonia Baru dan anggota partai pro-Prancis Les Loyalistes, Philippe Blaise, mengatakan kepada Radio Rythme Bleu bahwa ia telah bekerja sama dengan pasukan keamanan untuk memastikan kedua demonstrasi yang saling berlawanan itu tidak akan terjadi bentrokan.
“Ini tidak akan menjadi pawai panjang, karena kami sadar akan ada keluarga dan orang tua. Tapi kami tidak mengungkapkan rencana perjalanan karena kami tidak ingin memberikan ide buruk kepada orang-orang (dari pihak pro-kemerdekaan) yang ingin mendekati pawai kami dengan spanduk dan yang lainnya.”
“Tidak akan ada pidato juga. Tetapi akan ada pengaturan keamanan yang penting”, dia meyakinkan.
Awal pekan ini, pasukan keamanan turun tangan untuk memindahkan penghalang jalan yang dipasang oleh militan pro-kemerdekaan di dekat Nouméa, di desa Saint-Louis, benteng pro-kemerdekaan yang bersejarah.
Bentrokan tersebut melibatkan sekitar lima puluh pasukan keamanan melawan para militan.
Tembakan gas air mata jarak jauh dan lemparan batu terjadi dan tembakan senjata api juga terdengar.
Pada tanggal 28 Maret, kedua belah pihak yang bertikai juga mengadakan dua pawai di pusat kota Nouméa, dengan puluhan ribu peserta.
Tidak ada insiden yang dilaporkan
CCAT (Sel Koordinasi Aksi Lapangan) yang dihidupkan kembali oleh UC, yang kembali mengorganisir pawai pro-kemerdekaan pada hari Sabtu untuk menentang perubahan Konstitusi Prancis, awal bulan ini mengancam akan memboikot pemilihan provinsi yang direncanakan tahun ini.
Ketua CCAT Christian Tein mengatakan bahwa mereka menuntut agar amandemen Konstitusi Perancis dibatalkan sama sekali dan agar “misi dialog” dikirim dari Paris.
“Kami ingin mengingatkan (Prancis) akan berada di sana, kami akan mengganggu mereka sampai akhir, secara damai,” katanya.
“Para anggota parlemen itu telah memutuskan untuk membunuh orang Kanak (pribumi) … ini adalah pemusnahan terprogram sehingga orang Kanak menjadi seperti orang Aborigin (Australia),” katanya kepada media setempat.
“Siapa pun dapat menyebabkan keresahan, tetapi untuk menghentikannya adalah cerita lain… sekarang kita berada di lereng yang licin”, tambahnya.
Perang kata-kata, perang gambar: pertempuran untuk mempengaruhi anggota parlemen di Paris
Pemimpin pro-Prancis Sonia Backès, dalam pawai sebelumnya pada tanggal 28 Maret, juga menyinggung tentang “menimbulkan keresahan” dari pihak mereka dan kemampuan mereka untuk “membuat keributan” untuk memastikan suara mereka didengar kembali di Parlemen Prancis.
“Keresahan akan datang dari kami jika ada yang mencoba menginjak-injak kami”, katanya pada 28 Maret.
“Kami harus membuat keributan, karena sayangnya, kuncinya adalah gambar”, katanya.
“Tapi pesan kecil dengan kotak suara dan gambar Eloi Machoro, ini adalah provokasi.
“Saya menerima ancaman pembunuhan setiap hari, anak-anak saya juga,” katanya kepada Radio Rythme Bleu.
Kapak dan kotak suara: hantu-hantu tahun 1984
Dalam konferensi pers CCAT awal bulan ini, di atas meja terdapat sebuah kotak suara yang di atasnya terdapat sebuah kapak.
Hal ini secara luas ditafsirkan sebagai pengingat yang jelas tentang gerakan ikonik yang dilakukan oleh pemimpin pro-kemerdekaan Eloi Machoro, yang, pada 18 November 1984, menghancurkan kotak suara dengan kapak sebagai tanda boikot pemilu.
Tindakan ikonik ini merupakan salah satu percikan api yang kemudian menjerumuskan Kaledonia Baru ke dalam perang saudara semu hingga rencana perdamaian yang disebut “Accords de Matignon” dinegosiasikan dan disepakati pada tahun 1988 dengan para pemimpin pro-Perancis dan pro-kemerdekaan Jacques Lafleur dan Jean-Marie Tjibaou berjabat tangan untuk mengakhiri periode yang kemudian disebut sebagai “peristiwa tersebut”.
Pada 12 Januari 1985, Machoro ditembak oleh pasukan khusus Prancis.
