PANIAI, SUARAPAPUA.com — Acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah kabupaten Paniai, yang dilakukan, Jumat (17/1/2020) lalu di kantor Bupati Paniai, Madi, diwarnai keributan.
Keributan dilakukan seorang ibu. Dari kata-kata yang dilontarkan, diduga ibu tersebut ribut lantaran kecewa tidak dikasih jabatan.
Keributan sendiri terjadi ketika Bupati Paniai, Meki Nawipa, tengah membaca sumpah janji jabatan untuk para Eselon III dan IV.
“Bupati kau tidak adil, kau kasih jabatan hampir semua keluarga kau,” teriak dia keras, sambil menunjuk jari ke arah Bupati.
Aparat keamanan yang berjaga berusaha mengamankan tetapi ibu tersebut terus mengamuk minta dilepas agar bisa leluasa sampaikan unek-uneknya kepada Bupati.
“Gara-gara kau waktu pemilihan (Bupati) kami korban mati-matian. Sekarang kau buang muka. Bupati model apa kau,” sambungnya.
Melihat ibu ini ribut, masyarakat lain yang lebih dulu datang menonton pelantikan terpancing dan ikut memarahi Bupati.
“Semua-semua korban itu bagaimana, korban suara, korban jabatan,” teriak salah satu pria.
Menanggapi itu, Bupati dalam sambutannya mengatakan penempatan jabatan baik eselon III dan IV yang dilakukan, tidak ditentukan olehnya sendiri melainkan bersama Wakil Bupati Oktopianus Gobai.
“Untuk tetapkan penempatan jabatan ini saya libatkan Wakil Bupati. Bukan saya sendiri (susun). Jadi saya pikir ini sudah tepat dan adil. Tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi,” terang Bupati.
Karena untuk mendapatkan jabatan tidak bisa semua sekaligus, Bupati berharap, masyarakat yang tidak berkesempatan (dapat jabatan) bisa berjiwa besar.
“Jadi sekarang bukan saatnya kita ribut dan baku marah-marah lagi. Mari kita bergandeng tangan sama-sama bangun negeri Paniai yang kita cintai ini,” harapnya.
Tokoh pemuda Paniai, Yunus Gobai, terkait keributan pada pelantikan mengatakan semua harus intropeksi diri, baik masyarakat yang ribut maupun Bupati.
“Kalau ada keributan pasti ada masalah. Sehingga sekarang semua harus intropeksi diri. Masyarakat yang tidak dapat jabatan, berjiwa besar perlu. Terus untuk Bupati, apa yang dibilang masyarakat (tidak dapat jabatan) benar, Bupati harus akui dan sadar. Kedepan tidak boleh lagi kalau ada roling jabatan,” ujarnya tadi (18/1/2020) pagi di Enarotali.
Pewarta: Stevanus Yogi
