ArsipKoordinator TPN/OPM Wilayah Mamta Minta Indonesia Gelar Dialog

Koordinator TPN/OPM Wilayah Mamta Minta Indonesia Gelar Dialog

Jumat 2015-01-16 20:42:00

KEEROM, SUARAPAPUA.com — Koordinator Umum Organisasi Papua Merdeka (OPM) Wilayah Mamta, Lambertus Pekikir, mengajak pemerintah Indonesia untuk bisa duduk dalam satu meja dengan hati yang dingin dan bersih, untuk berdialog dengan rakyat Papua.

Hal ini disampaikan Pekikir, kepada suarapapua.com, Jumat (16/1/2015), di Keerom, Papua, saat akan melangsungkan pertemuan dengan sejumlah anggotanya.

 

Pekikir mengatakan, pertemuan yang rencananya digelar pada Sabtu (17/1/2015), merupakan rapat koordinasi, sekaligus penyampaian hasil kunjungan kerja tim OPM ke Jakarta, pada tanggal 15-21 Desember 2014 lalu. 

 

"Juga saya mau sosialisasi hasil kesepakatan Markas Pusat Viktoria dan pemerintah pusat Indonesia di Jakarta," katanya.

 

Menurut Pekikir, selama ’2 tahun ia telah berjuang di hutan, dan saatnya kembali ke kota untuk membangun dialog terbuka dengan pemerintah Indonesia.

 

"Indonesia dan Papua sudah lama bermasalah, maka saya ingin sekali kami harus duduk dalam satu meja dan bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama."

 

‘’Saya sudah bertemu dengan Sekertaris Kabinet Jokowi dan kepala BIN untuk membicarakan masalah ini. Saya akan bentuk tim untuk turun sosialisai ke daerah-daerah, guna mempersiapkan pertemuan dengan indonesia," ujar Pekikir.

 

Menurutnya, hasil pertemuan secara lengkap akan ia sampaikan saat bertemu dengan seluruh anggotanya, pada Sabtu (17/1/2015) mendatang.

 

"Sosialisasi penting, agar semua bisa tahu apa yang saya perjuangkan di Jakarta, dan termasuk saat bertemu kepala BIN di Jakarta," tegas Pekikir.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

HARUN RUMBARAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.