JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sebanyak sepuluh (10) mahasiswa Papua penerima beasiswa Rusia terhambat karena belum dibayarnya biaya administrasi dari Pemda Papua, termasuk terbatasi oleh waktu yang akan berakhir bulan Oktober 2020.
“Pada tahun 2020 pemerintah Rusia memberikan kuota beasiswa kepada Pemerintah Provinsi Papua sebanyak 10 orang, lalu tahapan demi tahapan kami lalui hingga hasilnya diumunkan Perintanta Rusia. Tapi sampai sekarang untuk kami ke sana terhambat biaya administrasi dari Pemda Provinsi Papua,” kata Sokrates Wakum, salah satu dari 10 mahasiswa kepada suarapapua.com di Abe, Kota Jayapura, Senin (26/10/2020).
Kata Wakum, pihaknya belum bisa berangkat ke Rusia karena kendalah dalam biaya administrasi, terjemahan dokumen dan lain-lain. Sementara untuk kelulusan telah ditetapkan pemerintah Rusia melalui Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pada 5 Juni 2020.
“Keterlambatan pembayaran biaya terjemahan dokumen yang seharusnya pada bulan juli. Tapi karena belum bayar ketiga kawan kawan menolak program ini, namun alumni verikasi untuk harus tetap ikut, akhirnya diaktifkan kembali dengan status distribusi,” jelasnya.
Untuk empat mahasiswa katanya, pihaknya telah mendapatkan tempat perkuliahan, namun belum bisa mengikuti perkuliahan online lantaran pihak kampus menunggu dokumen terjemahan yang dibutuhkan selama ini. Sedangkan tiga mahasiswa lainnya sedang mengikuti kuliah secara online walapaun dokumen terjemahannya belum fiks.
“Jadi ada kampus yang bisa menerima mahasiswa untuk kuliah online sambil menunggu dokumen dari pemerintah Papua, tapi kampus yang lain tidak bisa. Karena aturan setiap kampus di Rusia berbeda-beda,” tambahnya.
Pihak alumni terus melakukan komunikasi dengan pihak kementerian Pendidikan Rusia walaupun waktu pengumpulan berkas telah berakhir pada Juli. Namun dengan komunikasi itu, pihak Rusia memberikan toleransi dengan batas waktu Oktober 2020, namun respon Pemda Papua belum ada.
“Untuk itu dengan kerendahan hati yang besar kami 10 mahasiswa minta dengan hormat kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk merespon dokumen itu. Agar kami mahasiswa Papua juga dapat kuliah melalui program ini di luar negeri. Ini bagian dari SDM,” katanya.
Pihaknya berharap Pemprov Papua menyelesaikan biaya administrasi yang dibutuhkan dalam waktu dekat agar proses perkuliahan bisa berjalan.
“Jika status kami dicabut, maka kami akan dimasukan dalam daftar ‘Blacklist’, artinya tahun mendatang tidak bisa akan diterima lagi dan itu akan menjadi kerugian bagi kami. Maka berharap pemerintah untuk meresponnya dalam waktu dekat,” ucapnya.
Peling Bayage, peserta lainnya mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah segera membantu biaya administrasi yang dibutuhkan itu.
“Kami minta pemerintah perhatikan isi hati kami dan kondisi yang kami alami, supaya kami dapat bersaing dengan mahasiswa di luar Papua dan luar Indonesia,” tukasnya Bayage.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Elisa Sekenyap
