PasifikPrancis Utus Komisaris Tinggi Baru Mempersiapkan Referendum New Caledonia

Prancis Utus Komisaris Tinggi Baru Mempersiapkan Referendum New Caledonia

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komisaris Tinggi baru Prancis untuk Kaledonia Baru Patrice Faure berencana bertemu dengan anggota Kongres mulai hari ini untuk menyusun agenda menjelang referendum kemerdekaan New Caledonia yang berikutnya.

Faure, yang menjalankan tugasnya pada hari, Sabtu, sebagaimana dikutib dari RNZ Pacific mengatakan dirinya ingin mengembangkan dialog untuk membantu mempersiapkan referendum ketiga dan terakhir di bawah Kesepakatan Noumea pada 12 Desember.

Baca Juga:  Ancaman Bougainville Untuk Melewati Parlemen PNG Dalam Kebuntuan Kemerdekaan

Tanggal ditetapkan oleh pemerintah Prancis di Paris pada pertemuan di awal bulan – pilihan yang disambut oleh kubu anti-kemerdekaan tetapi dikritik oleh pihak pro-kemerdekaan, yang menginginkan pemungutan suara diadakan pada, September 2022.

Pertemuan itu terjadi di tengah kebuntuan politik yang membuat Kaledonia Baru tidak memiliki pemerintahan yang dibentuk dengan baik sejak awal Februari.

Baca Juga:  Manasseh Sogavare Mengundurkan Diri Dari Pencalonan Perdana Menteri

Faure mengatakan dia ingin semua hal dibahas dalam transparansi penuh, termasuk kemungkinan membuka kembali daftar pemilih terbatas yang digunakan untuk referendum.

Menurutnya, para penandatangan Kesepakatan Noumea akan bertemu di Noumea atau Paris sebelum akhir Juli, tetapi tidak pasti apakah perdana menteri Prancis akan ambil bagian.

Faure juga mengatakan pembicaraan minggu ini akan membantu menentukan ukuran bala bantuan polisi yang dibutuhkan untuk fase referendum.

Baca Juga:  Wawancara Eksklusif Daily Post: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua Barat!

Setelah referendum terakhir Oktober lalu, koalisi anti-kemerdekaan menginginkan sebagian dari hasil itu dibatalkan, dengan mengatakan ada tekanan dan intimidasi yang tidak dapat diterima dan ilegal pada hari pemungutan suara, yang mempengaruhi ribuan pemilih di Noumea.

Waktu itu, lebih dari 53 persen pemilih menolak kemerdekaan.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Bawaslu Lanny Jaya Minta KPU Perhatikan 30% Perempuan Dalam Perekrutan PPD

0
"Bawaslu sudah sarankan agar ukur kinerja sebagai bentuk bahan evaluasi, apakah PPD telah melakukan tugas sesuai aturan yaitu netral, jujur, adil dan profesional atau tidak. Jika PPD terlibat melakukan hal-hal di luar aturan itu harus menjadi pertimbangan, catatan penting. Bawaslu minta mempertimbangkan dan memutuskan karena banyak yang melakukan pelanggaran, tidak netral, pemicu masalah itu harus menjadi catatan penting bagi KPU untuk evaluasi total. Yang ada noda tidak perlu diakomodir lagi," tutur Dujan Kogoya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.