PasifikPrancis Utus Komisaris Tinggi Baru Mempersiapkan Referendum New Caledonia

Prancis Utus Komisaris Tinggi Baru Mempersiapkan Referendum New Caledonia

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komisaris Tinggi baru Prancis untuk Kaledonia Baru Patrice Faure berencana bertemu dengan anggota Kongres mulai hari ini untuk menyusun agenda menjelang referendum kemerdekaan New Caledonia yang berikutnya.

Faure, yang menjalankan tugasnya pada hari, Sabtu, sebagaimana dikutib dari RNZ Pacific mengatakan dirinya ingin mengembangkan dialog untuk membantu mempersiapkan referendum ketiga dan terakhir di bawah Kesepakatan Noumea pada 12 Desember.

Baca Juga:  Negara Mengajukan Banding Atas Vonis Frank Bainimarama dan Sitiveni Qiliho

Tanggal ditetapkan oleh pemerintah Prancis di Paris pada pertemuan di awal bulan – pilihan yang disambut oleh kubu anti-kemerdekaan tetapi dikritik oleh pihak pro-kemerdekaan, yang menginginkan pemungutan suara diadakan pada, September 2022.

Pertemuan itu terjadi di tengah kebuntuan politik yang membuat Kaledonia Baru tidak memiliki pemerintahan yang dibentuk dengan baik sejak awal Februari.

Baca Juga:  Kunjungan Paus ke PNG Ditunda Hingga September 2024

Faure mengatakan dia ingin semua hal dibahas dalam transparansi penuh, termasuk kemungkinan membuka kembali daftar pemilih terbatas yang digunakan untuk referendum.

Menurutnya, para penandatangan Kesepakatan Noumea akan bertemu di Noumea atau Paris sebelum akhir Juli, tetapi tidak pasti apakah perdana menteri Prancis akan ambil bagian.

Faure juga mengatakan pembicaraan minggu ini akan membantu menentukan ukuran bala bantuan polisi yang dibutuhkan untuk fase referendum.

Baca Juga:  Partai-Partai Oposisi Kepulauan Solomon Berlomba Bergabung Membentuk Pemerintahan

Setelah referendum terakhir Oktober lalu, koalisi anti-kemerdekaan menginginkan sebagian dari hasil itu dibatalkan, dengan mengatakan ada tekanan dan intimidasi yang tidak dapat diterima dan ilegal pada hari pemungutan suara, yang mempengaruhi ribuan pemilih di Noumea.

Waktu itu, lebih dari 53 persen pemilih menolak kemerdekaan.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

PT IKS Diduga Mencaplok Ratusan Hektar Tanah Adat Milik Marga Sagaja

0
“Perusahaan segera ganti rugi tanaman, melakukan reboisasi dan yang paling penting yaitu kembalikan status tanah adat kami marga Sagaja,” pungkasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.