JAYAPURA, SUARAPAUA.com— Yan Christian Warinusi, Juru Bicara (Jubir) Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan, proses penyelesaian kasus penyanderaan pilot Philips Mark Mehrtens di distrik Paro Nduga perlu dilakukan melalui dialog damai.
“Sebagai Jurbir JDP saya menyampaikan bawah kami JDP senantiasa mengedepankan langkah penyelesaian konflik melalui jalan damai, yaitu dengan memulai dialog atau negosiasi secara informal menuju kepada dialog formal,” ujar Warinusi kepada suarapapua.com dari Manokwari Papua Barat, Sabtu (18/2/2023).
Katanya, JDP memandang bahwa baik pihak TNI-Polri, Pemerintah Indonesia maupun TPNPB tidak bisa mempertahankan terus menerus prinsip bahwa “kami tidak mau berunding atau berdialog dengan kelompok pemberontak atau separatis, maupun kami tidak mau berunding atau berdialog dengan pihak kolonial,” katanya.
Sebab menurutnya, yang penting dan mendesak saat ini terkait kaus tersebut adalah soal keselamatan seorang kapten pilot Philips Mark Mehrtens yang berkebangsaan Selandia Baru itu.
Sekaligus demi tercapainya langkah awal menuju penghentian segenap konflik sosial politik yang sudah berusia lebih dari 50 tahun di Tanah Papua.
“Dengan demikian kami meminta Panglima TNI maupun Kapolri yang telah menempatkan pasukan militer dan Brimob di wilayah distrik Paro, Kabupaten Nduga agar menahan diri dan tidak melakukan serangan bersenjata ke posisi TPNPB, demi kemanusiaan dan perdamaian di atas Tanah Papua.”
Selanjutnya ia menyarankan agar dilakukan langkah mendorong dialog dan atau negosiasi yang mana dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh dan pihak-pihak yang dapat dipercaya dan diterima baik oleh pemerintah Indonesia (TNI dan Polri) serta TPN PB, demi terselesaikannya masalah-masalah ini.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, berdasarkan konstitusi dan hukum internasional dan kenyataan faktual bahwa Papua bagian sah dari NKRI. Oleh sebab itu tidak ada negosiasi.
“Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil apapun dari NKRI,” ungkap Mahfud di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Ones Suhuniap, Juru Bicara KNPB juga mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di tanah Papua.
Menurutnya, dalam rangka pembebasan pilot Selandia Baru itu, pemerintah Indonesia mesti mendorong negosiasi damai. Karena perang bukan solusi alternatif, perang dan operasi militer hanya menambah luka dan darah rakyat sipil di Papua, terutama rakyat Nduga.
“Kenapa pemerintah Indonesia selalu takut dan menolak yang ditawarkan oleh orang Papua. Ada apa dibalik penolakan [negosiasi] yang disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam,” tukas Jubir KNPB Pusat, Ones Suhunia.
Pewarta: Elisa Sekenyap
