ArsipPemprov Papua Akan Salurkan Bantuan Kapal Nelayan Kepada Lima Kabupaten

Pemprov Papua Akan Salurkan Bantuan Kapal Nelayan Kepada Lima Kabupaten

Senin 2015-03-23 04:21:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan segera menyalurkan bantuan kapal nelayan kepada lima kabupaten/kota sesuai dengan pembagian wilayah adat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Franky Wali mengatakan, tahun ini pihaknya memprogramkan bantuan kapal nelayan berkapasitas 12 gross ton, dan 30 groos ton.

 

"Sekarang ini proses pembuatannya telah selesai dan tinggal di distribusi ke kabupaten/penerima," ujarnya di Jayapura, Minggu (22/03/2015) seperti dikutip dari beritasatu.com, Senin (23/03/2015).

 

Wali menyebut lima kabupaten/kota yang akan diberikan sesuai kebijakan gubernur yakni sesuai lima wilayah adat, yaitu Biak, Supiori, Asmat, Mappi dan Kota Jayapura.

 

Pemerintah kabupaten/kota, kata Wali, telah melakukan seleksi terhadap Kelompok Usaha Perikanan (KUP) asli Papua yang nantinya akan menerima bantuan kapal tersebut.

 

"Sebenarnya kapal 30 gross ton ini butuh operasional yang besar, dan dari pihak Provinsi akan tetap membantu dari sisi teknologi, dan kelompok penerima yang sudah diseleksi oleh pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengelola kapal tersebut," ungkapnya.

 

Khusus untuk kapal 30 gross ton yang akan diberikan, Wali mengatakan bahwa kapal tersebut sudah termasuk kapal berukuran besar dan memerlukan biaya operasional yang cukup besar.

 

Karena itu ia berharap agar pemerintah kabupaten bisa terus melakukan pendampingan bagi KUP yang akan meerima bantuan.

 

"Kapal 30 gross ton ini jangkauan jelajahnya sudah jauh dan hasil tangkapannya juga lebih besar. Biaya operasional kapal 30 gross ton ini juga besar, karena itu pemerintah kabupaten/kota terus melakukan pendampingan sampai kelompok penerima bantuan agar bisa mandiri," terangnya.

 

Wali mengakui pendampingan teknis yang diberikan pemerintah selama ini masih sangat minim.

 

"Di sinilah pemerintah kabupaten/kota diminta bisa lebih berperan," katanya.

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.