PANIAI, SUARAPAPUA.com — Masyarakat dan pengurus desa, hari Rabu (23/8/2018), ribut di depan kantor Keuangan Kabupaten Paniai mendesak pemerintah setempat segera mencairkan dana desa.
Desakan ini dilakukan lantaran pemerintah kabupaten Paniai dinilai telah lambat mencairkan dana desa dibanding kabupaten lain di Papua.
Kepala kampung Siriwo, Akulian Magai, saat keributan berlangsung, menyatakan, hari ini juga pemerintah harus cairkan dana desa.
“Kami dari jauh-jauh datang ke Enarotali hanya untuk dana desa ini, tapi sampai sekarang tidak jelas kapan pencairannya. Kami minta hari ini juga harus dicairkan,” ujarnya.
Dikatakan, sudah satu bulan lebih di kota Enarotali, tapi selama itu belum pernah ada kejelasan pencairan.
“Kami sudah satu bulan dari saat lengkapi berkas sampai selesai minggu lalu. Tapi dalam seminggu berjalan ini belum ada jadwal pencairan yang dikeluarkan, ini ada apa,” teriaknya di hadapan massa yang hadir.
Untuk itu, kata dia, jika pemerintah tidak melakukan pencairan hari ini juga, kantor keuangan dan DPMK akan dipalang.
Mendengar keributan itu, kepala DPMK Paniai, Thomas Yeimo, langsung turun menghadap massa.
“Hari ini juga kami akan tempel jadwal pencairan, jadi semua tenang. Dan hari ini juga akan dilakukan pencairan,” kata Thomas kepada massa yang ribut.
Mendengar itu, massa akhirnya tenang dan membubarkan diri sambil menunggu jadwal pencairan benar-benar dikeluarkan dan ditempel di Bank Papua Paniai.
Kemudian setelah itu, sekitar pukul 13.00 WIT, pihak Keuangan dan DPMK menempel jadwal pencairan dana tersebut di kantor Bank Papua Paniai.
Saat menempel jadwal pencairan, kepala dinas DPMK, Thomas Yeimo, kepada beberapa awak media, mengatakan, dirinya tidak keberatan dengan keributan yang terjadi.
“Itu bentuk aspirasi, jadi bagi saya keributan tadi itu sebenarnya wajar-wajar saja, karena mereka menuntut dana harus diterima,” ucapnya menanggapi pertanyaan beberapa awak media, di depan kantor Bank Papua, Paniai.
Yeimo menjelaskan, terlambatnya pencairan bukan karena berkas ditahan oleh DPMK, Keuangan atau oleh lainnya, melainkan karena proses perlengkapan administrasi yang dilakukan.
“Di sini kita tidak perlu saling menyalahkan. Pencairan bisa lama karena kami mau administrasi harus benar-benar selesai,” ujar Yeimo.
Dengan begitu, sambung dia, supaya di kemudian hari tidak ada masalah menyangkut administrasi atau terjadi persoalan lain yang tidak diinginkan bersama.
“Sehingga kami tahan SPJ-nya supaya benar-benar selesai dengan baik,” jelasnya.
Ia tegaskan, jadwal pencairan yang dikeluarkan tidak ada sangkut pautnya dengan keributan yang terjadi.
“Jadwal yang kami keluarkan sekarang ini bukan karena keributan tadi. Beberapa minggu lalu juga mereka demo, tetapi waktu itu kami sampaikan bahwa jadwal pencairan akan dikeluarkan sampai administrasi selesai,” terangnya.
Lanjut Yeimo, “Sekali lagi, bukan karena ada keributan atau demo jadi kami tempel jadwal ini. Tetapi memang hari ini kami harus keluarkan jadwal. Ini soal administrasi, bukan yang lain.”
Untuk itu, dia berharap, setelah dana diterima, pengurus desa harus kembali ke desanya dan menjelaskan semua penggunaan dana secara transparan sesuai perincian APBK yang ada kepada masyarakat setempat.
“Kami harap setelah terima dana, tiap kepala kampung harus bawa kembali ke kampungnya. Dan di hadapan semua pengurus desa dan masyarakat, kepala kampung harus jelaskan semua perincian anggaran yang ada dalam APBK,” tuturnya.
Hal ini ditekankan agar dilaksanakan dengan harapan semua masyarakat Paniai benar-benar merasakan manfaat dari dana desa tersebut.
“Dan kami tidak mau ada masyarakat dari desa tertentu yang datang ribut ke kami hanya karena dana desa tidak tersalur baik ke tangan masyarakat,” tegas Yeimo.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
