HONIARA, SUARAPAPUA.com – Kunjungan delegasi pemerintah Solomon Islands ke Jakarta dan Jayapura pekan lalu bertujuan untuk menghimpun informasi yang lebih berimbang tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dalam upaya negara itu merumuskan kebijakan luar negeri yang baru, khususnya terkait isu Papua.
Kunjungan itu menghimpun pendapat yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat yang ditemui, namun diyakini hal itu akan menjadi bagian dari upaya Solomon Islands merumuskan kebijakan luar negeri dalam rangka membangun hubungan yang lebih baik dengan Indonesia seraya tetap menempatkan isu HAM Papua sebagai bagian dari kebijakan luar negeri.
Hal ini diungkapkan oleh Wilfred Luiramo, salah seorang tokoh masyarakat sipil Solomon Islands yang turut dalam delegasi, ketika membeberkan hasil kunjungan delegasi ke Papua, kepada wartawan radionz.co.nz, Jhonny Baldes, yang disiarkan hari ini (04/05).
Kebijakan luar negeri pemerintah Solomon Islands sebelum ini sangat tegas dan keras pada dukungan penentuan nasib sendiri dan penuntasan pelanggaran HAM di Papua.
Koalisi DCCG (The Democratic Coalition for Change Government) yang dipimpin oleh Manasseh Sogavare (yang diganti sebagai perdana menteri pada bulan November 2017), bahkan memfokuskan kebijakan luar negeri pada isu tersebut, termasuk dengan mengangkatnya di forum sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan di Melanesian Spearhead Group (MSG).
Namun, pemerintahan baru yang dipimpin oleh perdana menteri Rick Hou saat ini tampaknya mencoba untuk menyeimbangkan masalah ini, dengan kebijakan luar negeri yang tidak konfrontatif. Solomon Islands akan mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia seraya tetap menempatkan isu HAM Papua sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.
Keikutsertaan sejumlah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rombongan sempat menjadi kontroversial karena organisasi mereka tidak mengakui kehadiran mereka mewakili organisasi. Hal itu pun diakui oleh Wilfred Luiramo, bahwa dirinya ikut dalam delegasi sebagai pribadi.
Kepada radionz.co.nz, yang mewawancarainya, Luiramo mengatakan dia tidak bepergian atas nama Forum Solomon Islands International, dimana ia merupakan ketua, tetapi sebagai pekerja masyarakat sipil perorangan.
“Tujuan kunjungan itu semata-mata didasarkan pada rancangan kebijakan luar negeri baru Pemerintah Kepulauan Solomon. Jadi seraya pemerintah sedang mengerjakan draft, untuk menyeimbangkan hubungan dengan Indonesia dan masalah Papua Barat…pemerintahan baru yang dipimpin oleh perdana menteri Rick Hou mencoba untuk menyeimbangkan masalah ini, sehingga Solomon Islands dapat memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia dan juga menempatkan isu HAM Papua dalam pembahasan,” kata dia.
“….kami bertemu dengan sejumlah anggota masyarakat sipil di sana, saya mendengar berbagai sisi cerita mereka, dan semua itu, kami coba untuk mendapatkan keseimbangan informasi. Kami sebenarnya tidak sampai ke akar masalah, karena penduduk Papua sangat besar jumlahnya, tetapi kami berhasil mendapatkan informasi dari kedua belah pihak. (Dari) beberapa penduduk asli dan beberapa anggota masyarakat sipil yang bertemu dengan kami di Jayapura,” ia mengatakan.
Ia menambahkan, delegasi Solomon Islands mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin pandangan dalam upaya menyusun kebijakan luar negeri terkait hubungan dengan pemerintah Indonesia. Mereka telah bertemu dengan para pejabat, tokoh militer, mahasiswa dan tokoh masyarakat sipil lainnya.
“Kami terus berusaha menyeimbangkannya. Yah, mereka memiliki pandangan berbeda, yang sangat menarik untuk menjadi bagian dari laporan. Dari sana kami mencoba untuk mengambil … yang lebih penting untuk menjadi bagian dari masalah ini karena masalah Papua adalah masalah sensitif di Solomon Islands, dan kami masih ingin masalah HAM diperbaiki.”
Luiramo mengatakan kunjungan ini menciptakan perasaan lebih dekat dengan Indonesia. “Kami tidak bisa mendapatkan seluruh kebenaran tetapi kita semakin dekat untuk membuat keseimbangan. Secara khusus patokannya adalah kebijakan luar negeri, tetapi kami semakin dekat. Tidak menjadi hanya satu sisi, tetapi harus ada pengaruh, kedua sisi dari dokumen.”
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa rakyat Papua memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah HAM. “Beberapa dari mereka mengatakan bahwa hal-hal ini (pelanggaran hak asasi manusia) terjadi. Ada yang mengatakan bahwa hal-hal ini pernah terjadi sebelumnya, di masa lalu. Jadi kami telah mengumpulkan pandangan berbeda dari mereka. Semua dari mereka tidak memiliki pandangan yang sama, tetapi masalahnya tetap bahwa kami mencoba untuk membuat dokumen yang seimbang dari semua informasi yang kami dapatkan.”
Menurut dia, ada beberapa dari kalangan masyarakat Papua yang mengatakan bahwa terdapat perbaikan dalam isu HAM karena Indonesia baru saja memasuki kehidupan demokrasi penuh pada 1998. “Sebelumnya itu dikuasai militer. Jadi mereka mengatakan ada perbaikan dari waktu ke waktu,” lanjut dia.
Ia mengatakan pada intinya Solomon Islands sebagai pemerintah terus mencoba untuk memastikan bahwa ada keseimbangan dalam kebijakan luar negeri yang baru, bahwa hubungan kita dengan Indonesia harus dibangun dan masalah hak asasi manusia di Papua Barat tidak boleh dilupakan.
Hal itu akan dilakukan dengan membangun dialog diplomasi dan menghindarkan isu-isu konfrontatif.
Di bagian lain ia mengakui bahwa meskipun mereka memfokuskan diri untuk memperoleh informasi seputar penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, sebagian dari rakyat Papua yang mereka temui mengungkapkan keinginan untuk merdeka.
Kunjungan delegasi Solomon Islands mendapat kritik dari para aktivis masyarakat sipil di Papua maupun di Solomon Islands karena sifatnya yang terkesan diam-diam dan mendadak. Organisasi masyarakat sipil di Solomon Islands mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya kunjungan tersebut satu malam sebelum delegasi berangkat dan mereka memastikan bahwa orang-orang yang ikut dalam delegasi tidak mewakili organisasi melainkan sebagai pribadi. Para aktivis masyarakat sipil di Papua juga merasakan hal serupa karena kunjungan tersebut tidak diinformasikan kepada mereka.
Pewarta: Wim Geissler
