ArsipPenembakan di Paniai, Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Bentuk KPP-HAM

Penembakan di Paniai, Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Bentuk KPP-HAM

Jumat 2014-12-26 12:37:00

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat sipil, serta pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam gerakan #PapuaItuKita, mendesak pemerintah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP-HAM), menyusul tragedi penembakan lima warga di Kabupaten Paniai, Papua.

Desakan tersebut disampaikan di tengah peringatan Hari Raya Natal di Komisi Nasional HAM, Jakarta, Rabu (24/12/2014), seperti ditulis situs CNN Indonesia. 

 

Peringatan tersebut turut dihadiri budayawan Franz Magnis-Suseno, sutradara Nia Dinata, aktivis HAM Andreas Harsono, Ketua Komnas HAM Farid Abbas, dan Komisioner Komnas HAM Sylvana Apituley.

 

Peserta yang datang menyalakan lilin sebagai lambang belasungkawa kepada empat korban yang tewas, yaitu Simon Degey (18), Apinus Gobay (18), Alfius Youw (17), dan Yulian Yeimo (17).

Ketua inisiator Gerakan #PapuaItuKita Zely Adriane mengatakan, KPP HAM bisa lebih akurat dalam melakukan investigasi kasus penembakan di Paniai karena tidak melibatkan TNI dan Polri. "Dibawah KPP HAM, kasus diadili melalui Pengadilan HAM, sehingga rasa keadilan akan lebih terpenuhi,” kata Zely. 

Zely menginisiasi petisi di change.org bertajuk #PapuaItuKita untuk mendesak pemerintah membentuk KPP HAM. "Saya buat semalam. Saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk dapat lebih peduli terhadap masalah yang menimpa saudara kita di Papua," kata dia.

Sementara itu, Romo Magnis mengatakan, saat ini yang diperlukan masyarakat Papua bukan kata-kata simpati, melainkan tindakan agar mereka mendapatkan hak dasar mereka. “Hak dasar asasi manusia mereka harus dijamin,” kata Romo Magnis. 

Senada dengan Romo Magnis, Nia Dinata menyayangkan tidak adanya aksi solidaritas kaum muda bagi masyarakat Papua. Di Jakarta, ujar Nia, anak muda seringkali berbicara tentang Papua tapi hanya sebatas keindahan tempat wisata saja. Mereka tidak menyinggung persoalan mendasar di Papua yang berkenaan dengan pelanggaran HAM. 

"Ketika anak muda di Jakarta bicara tentang Papua, yang mereka ketahui hanyalah menyelam di Raja Ampat," sindir Nia. 

Untuk mendesak pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran di Papua, Komnas HAM akan menyurati Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data Komnas HAM Papua, sepanjang 2014 terjadi beberapa kekerasan di Papua, antara lain insiden di Pasar Youtefa (2/7) di mana lima mahasiswa tewas, peristiwa di Lani Jaya (28/7) di mana terjadi baku tembak antara aparat polisi dengan warga, dan penembakan Videlis Jhon Agapa di Jalan Trans Nabire-Ilaga (18/10). 

 

STEFANUS YOGI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Terdakwa Kasus KDRT Divonis 6 Bulan, Jaksa Didesak Naik Banding Demi...

0
“Seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal 44 pasal 1 Jo pasal 5 huruf (a) Undang-undang nomor 23. Di pasal itu menyatakan, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah penjara lima tahun dan denda lima belas juta rupiah,” ujar Gustaf Rudolf Kawer.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.