ArsipJokowi Tak Juga Singgung Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Tak Juga Singgung Kasus Pelanggaran HAM

Rabu 2016-01-06 08:36:20

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua baru-baru ini tak menepati janjinya pada kunjungan setahun lalu saat menghadiri perayaan Natal nasional 2014 di Lapangan Mandala, Jayapura.

Hal ini disesalkan berbagai pihak yang sedang mengharapkan adanya “angin segar” di tengah badai konflik di Tanah Papua.

Seperti diungkapkan Tokoh Agama yang juga pegiat HAM Papua di Wamena, Pastor John Djonga, Pr, kunjungan Presiden Jokowi akhir Desember 2015 lalu tak pernah menyinggung sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama ini di Tanah Papua.

Dilansir Koran Jubi edisi Rabu (6/1/2016), Pastor John mengungkapkan salah satu janji Presiden adalah penuntasan tragedi Paniai Berdarah 4 Desember 2014. Penembakan di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, ketika itu menewaskan 4 siswa dan belasan lainnya luka serius.

Kasus-kasus pelanggaran HAM lain juga tak disinggungnya. Karena itu, Pastor John mengaku kecewa karena kesannya negara tak perduli dengan penegakan HAM.

Sementara, persoalan HAM di Tanah Papua sangat krusial, dan perlu penanganan serius untuk mengakhiri peristiwa berdarah berkepanjangan.

Selain itu, masalah Papua sudah menduniai, disoroti berbagai pihak di tingkat internasional.

Sayangnya, saat menanti sebuah pernyataan dari Kepala Negara RI, ternyata tak disinggung sedikitpun. Ini patut disesalkan karena dianggap ingkar janji.

Yang dibicarakan lebih pada program pembangunan. Bagi Pastor John, sejumlah konsep pembangunan yang dibeberkan itu baik. Tetapi tentu orang Papua kecewa karena Presiden dalam lawatannya kali ini tak sempat ungkit kembali soal HAM yang dijanjikan sebelumnya.

Abai terhadap kasus-kasus HAM di Tanah Papua, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai pemerintahan Jokowi-JK lebih mementingkan investasi dan pengkondisian stabilitas politik ketimbang penegakan HAM dan demokrasi sepanjang tahun 2015.

“Kami melihat komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap kebijakan luar di bidang HAM dan demokrasi sangat rendah. Sebaliknya, politik dagang dan investasi Indonesia di tahun 2015 berlebihan,” ujar Rafendi Djamin saat konferensi pers di kantor HRWG, Jakarta, dilansir cnnindonesia.com, Selasa (5/1/2016).

Rafendi mengatakan, dalam catatan akhir tahun 2015, HRWG menilai kebijakan luar negeri diletakkan pada kepentingan ekonomi semata. Sementara, penegakan HAM dinilai justru kian merosot.

HRWG juga menyoroti isu separatisme Papua. Pemerintah dinilai telah menunjukkan ketakutan yang akut dalam menyikapi konflik-konflik di Papua.

“Hal itu terlihat dari pendekatan represif dan keamanan yang tetap dilakukan secara berlebihan oleh pemerintah. Larangan dan pembubaran aksi demonstrasi soal Papua juga menunjukkan sikap ketakutan pemerintah,” tutur Rafendi.

Padahal, kata dia, pendekatan represif dengan menempatkan militer dan pengamanan ketat di Papua justru hanya akan “memelihara” konflik di sana.

Menurut HRWG, persoalan HAM masih menjadi sekadar pemanis dalam teks dan belum dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran HAM dan praktik kekerasan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

Hingga kini, Papua tak luput dari kasus kekerasan hingga pelanggaran HAM. Penangkapan sewenang-wenang, pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan akses bagi jurnalis asing, hingga berbagai peristiwa berdarah yang luput dikemukakan Presiden Jokowi.

Karena itu, wajar saja bila orang Papua bertanya: apalah artinya bangun rel kereta api di Tanah Papua yang belum tentu berhasil dikerjakan, sementara pada saat bersamaan kekerasan negara terus berlanjut di negeri emas ini?.

MARY

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah Fiji Mempertahankan Pendiriannya Dalam Masalah Israel-Palestina di ICJ

0
Fiji prihatin bahwa kasus saat ini menjadi preseden bagi konflik-konflik lain yang sedang berlangsung yang mungkin akan diajukan ke Mahkamah, sehingga merusak integritas Mahkamah, demikian pernyataan tersebut.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.