Jumat 2015-09-11 09:35:19
JAYAPURA, SUARAPAPUA.Com — Pdt. Dora Balubun, staf di Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, berharap masalah Papua dapat dibahas oleh pimpinan negara–negara pasifik dalam forum Negara Kepulauan Pasifik di Port Moresby, Papua New Guinea, dalam bulan ini.
“Kita sebagai orang–orang percaya mengharapkan solidaritas dari pemimpin Negara pasifik, dan semoga masalah Papua dapat dibahas dalam forum ini,” ujar Pdt. Dora, kepada suarapapua.com, Kamis (10/9/2015) siang di Jayapura, Papua.
Menrut Pdt. Dora, gereja mendukung apa yang paling baik untuk Papua, dan harus terus berdoa bagi Tanah Papua agar Papua terlepas dari rantai pembunuhan.
“Kasus pelanggran HAM yang terjadi diatas tanah ini semoga dapat menggugah hati para pemimpin negara–negara di Pasifik, agar dapat membicarakan persoalan ini di tingkat internasional,” kata Pdt. Dora.
“Ini adalah harapan kami sebagai orang Papua yang sangat merindukan kedamain, dan bisa hidup bebas di atas tanah kami sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, seperti ditulis media ini, Perdana Menteri Kepulauan Salomon, Manasye Sogavare, telah mendorong masalahan Papua Barat untuk dapat dibicarakan di Pasific Island Forum (PIF), yang berlangsung di Papua New Guinea, Port Moresbye, bulan ini.
Seperti ditulis Radio New Zealand, utusan khusus pemerintah Kepulauan Salomon di Papua Barat, Matius Wale, mengatakan, Kepulauan Solomon mendukung aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk mendapatkan status pengamat di dalam forum.
Sebelumnya, ULMWP telah diberikan status pengamat di forum Melanesian Spearhead Group (MSG), dalam pertemuan pemimpin puncak di Honiara, Salomon Island.
Wale juga mengatakan, Kepulauan Solomon juga akan mendesak para pemimpin Forum untuk mendukung resolusi yang menyerukan Komisaris Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk melakukan penilaian terhadap situasi HAM di Papua Barat.
Kepulauan Solomon juga ingin resolusi yang menyerukan Papua Barat untuk dimasukkan dalam daftar dekolonisasi PBB.
Mr Wale mengatakan, para pemimpin memiliki kewajiban moral untuk menangani isu-isu bertanggung jawab yang diberikan pendapat publik, terutama tentang situasi HAM di wilayah Indonesia.
Situasi Papua Barat di wilayah Indonesia adalah salah satu dari lima agenda di Forum Kepulauan Pasifik pemimpin puncak di Port Moresby, dan ada desakan untuk mengirim misi pencari fakta ke provinsi Papua Barat.
EdItor: Oktovianus Pogau
HARUN RUMBARAR
