ArsipKontraS : Tegakkan Hukum di Papua

KontraS : Tegakkan Hukum di Papua

Minggu 2013-02-24 16:10:15

PAPUAN, Jakarta — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya 8 (delapan) orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), 4 (empat) orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua, pada 21 Februari 2012 lalu, begitu, seperti yang tercantum dalam rilis yang diterima suarapapua.com, Sabtu (23/2/2013) kemarin.

Pemantauan KontraS  sepanjang 2012 hingga 21 Februari 2013 telah terjadi 15 (lima belas) peristiwa kekerasan yang  terjadi di wilayah Puncak Jaya, termasuk 2 (dua) peristiwa perampasan senjata oleh “Orang Tak diKenal” (OTK).

Dari peristiwa tersebut tercatat korban meninggal : 9 (sembilan) anggota TNI, 2 (dua) anggota POLRI,  dan 10 (sepuluh) warga Sipil. Korban luka-luka: 1 (satu) anggota TNI, 9 (Sembilan) warga sipil.

Menurut Haris Azhar selaku coordinator KontraS, rangkaian kekerasan berupa penembakan dan perampasan senjata merupakan kejahatan yang seharusnya direspons dengan upaya penegakan hukum.

“Ironisnya, terhadap kejahatan-kejahatan di atas  tidak pernah ada proses hukum yang transparan, dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua,” kata Haris Azhar.

Terhadap situasi di Papua saat ini, KontraS memberikan tiga catatan, Pertama, negara, terutama pemerintah di Jakarta tidak sensitif terhadap rantai kekerasan yang terjadi di Papua. Bahkan model kekerasan ini tidak mengenal latar belakang dari para korban -entah itu yang menyasar warga sipil ataupun aparat keamanan di level prajurit.

Peristiwa pembunuhan terhadap 12 orang, merupakan akibat dari buruknya penegakan hukum di Papua. Dalam hal ini kami mempertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Papua, khususnya untuk kasus-kasus  yang sensitif, seperti di area Puncak Jaya.

Kedua, KontraS mempertanyakan model operasi dan instruksi pengamanan yang diterapkan di Papua. Mengingat banyaknya jumlah korban yang berjatuhan, baik dari pihak TNI, polisi dan warga sipil selama kurun waktu 2012 hingga Februari 2013.

Ketiga, KontraS mempertanyakan keberadaan dan status warga sipil yang menjadi korban dalam peristiwa 21 Februari 2013, sebagaimana pernyataan Mabes POLRI melalui Komisaris Besar Polisi Agus Rianto, Kabag Penum Mabes POLRI (pernyataan 22 Februari 2013).

Kontras mendesak agar diterapkan operasi penegakan hukum, bukan operasi militer sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (pernyataan 21 Februari 2013).

KontraS juga meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani “blusukan” memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua.

Sementara di level penegakan hukum, KontraS  mendorong Polri untuk memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Termasuk menyertakan Komnas HAM dan Kompolnas dalam operasi penegakan hukum untuk peristiwa di Puncak Jaya. Kedua komisi negara ini memainkan peran pengawasan serta merta.

KontraS dalam hal ini amat mendukung pemerintah dan struktur sektor keamanan di bawahnya (POLRI, TNI dan BIN) untuk merespons situasi di Papua dengan cara dan kebijakan yang, di antaranya, menghormati prinsip prinsip hukum, memperhatikan pembedaan warga  sipil dengan kelompok bersenjata.

Termasuk, untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyulut kecemasan publik di Papua. Sebagai pelengkap upaya penegakan hukum, KontraS juga meminta negara  saat ini untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak  korban, baik bagi TNI dan POLRI, maupun warga sipil yang menjadi korban.

“Kami meminta DPR RI untuk menggelar pemeriksaan intensif dan termasuk mengontrol model operasi keamanan di Papua yang telah dan masih dilakukan TNI, POLRI dan BIN,” tutup Haris.

TOMMY APRIANDO

1 KOMENTAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Yahukimo Desak Pemilu di Dekai Diulang

0
“Beberapa poin kami sudah serahkan kepada Bawaslu. Kami disarankan untuk lengkapi beberapa dokumen. Jadi, dokumen itu kami sudah siap dan akan antar ke Bawalu untuk ditindaklanjuti,” jelas Eklon Amohoso.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.