ArsipKNPB : Kami Golput Pada Pemilu 2014

KNPB : Kami Golput Pada Pemilu 2014

Selasa 2014-02-18 10:40:00

PAPUAN, Jayapura— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan Golongan Putih (Golput) pada pemilihan umum baik pemilihan dewan perwakilan rakyat maupun pemilihan presiden yang akan dilakukan secara serentak di seluruh indonesia pada bulang April mendatang untuk pemilihan dewan legislative dan pada juli mendatang untuk pemilihan presiden republik Indonesia.

“Kami tidak akan kompromi dengan berbagai produk dari negara kolonila Indonesia. KNPB tetap pada posisi yaitu golput atau tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu 2014. Kami tidak pernah kompromi dengan program yang dilakukan oleh negara republik Indonesia apalagi pilpres.

Memilih dan tidak itu kan hak seseorang jadi entah kita mau pilih atau tidak itu tidak ada untung sama sekali bagi kami. jadi knpb tetap golput,” hal ini ditegaskan oleh Warpo Wetipo, mantan ketua diplomasi pusat KNPB yang saat ini mejabat sebagai kepala bidang media dan propaganda KNPB saat ditemui awak media kemarin (17/2/2014) di Waena, Jayapura.

Saat ditanya mengenai beberapa anggota KNPB yang dicoret namanya karena ikut terlibat dalam demokrasi praktis atau maju ebagai caleg pada pemilu 2014 dirinya mengatakan itu bukan direkomendasikan oleh organisasi KNPB tetapi karena kemauannya. “Iya, kami sudah hapus nama-nama anggota KNPB yang maju caleg dalam pemilu 2014. Untuk berikan suara atau tidak itu hak setiap orang. Jadi itu urusan pribadi mereka. Karena saat ini mereka bukan lagi anggota KNPB” tandasnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Viktor Yeimo dan Ketua Parlemen Nasional West Papua Barat, Bucthar Tabuni menghimbau kepada seluruh rakyat Papua barat dari sorong sampai Samarai agar tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan DPR maupun pemilihan presiden pada tahun 2014.

 

ARNOLD BELAUv

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.