ArsipManipulasi Perolehan Suara, Caleg Lintas Partai Minta Rekapan Diulang

Manipulasi Perolehan Suara, Caleg Lintas Partai Minta Rekapan Diulang

Jumat 2014-05-09 14:13:00

PAPUAN, Jayapura — Calon Legislator (Caleg) lintas Partai dari Daerah Pemilihan III, secara khusus dari Kabupaten Dogiyai, Papua desak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk merekomendasikan KPUD Papua agar Dogiyai dapat melakukan rekapan suara ulang.

Caleg lintas partai yang tergabung dalam Front Persatuan Rakyat Dogiyai Untuk Demokrasi (FPRDUD) juga mendesak pihak berwenang, untuk dapat mempidanakan penyelenggara Pemilu di Dogiyai, karena terbukti memanipulasi suara rakyat.

Adapun pernyataan sikap lengkap yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Jumat (9/5/2014), via elektronik mail adalah;

Pertama, Bupati, KPUD dan Panwas Kabupaten Dogiyai segera mengembalikan suara kepada masing-masing Caleg dan Parpol sesuai dengan fakta dan data rekapitulasi perhitungan suara di tingkatan KPPS.

Kedua, mendesak kepada BAWASLU Provinsi Papua untuk segera merekomendasikan kepada KPUD Provinsi Papua untuk melalukan rekapitulasi perhitungan suara ulang mulai dari tingkat KPPS dan membatalkan pleno perhitungan suara yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Ketiga, mendesak kepada Bawaslu dan atau DKPP untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPUD dan Panwas Kabupaten Dogiyai.

Keempat, kepada pihak yang berwenang, segera menindak lanjuti dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bupati, Kepala Distrik Piyaiye dan anggota KPUD serta Panwas Kabupaten Dogiyai.

“Demikan Pernyataan sikap ini disampaikan dan atas kerja samanya, kami menyampaikan terimakasih,” tegas FPRDUD, dalam tulisannya.

Siaran pers ini ditandatangai langsung Felix Makai dari PKB, Anastasia Yobee dari PKPI, Yosepina Pigai dari PBB, Fransiska Agapa dari PPP, Sebastianus Pigome dari PPP, Ambrosius Degei dari PDIP, dan Drs. Paulus Bobii dari PBB.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

61 Tahun Aneksasi Bangsa Papua Telah Melahirkan Penindasan Secara Sistematis

0
“Kami mendesak tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua dan hentikan operasi militer di atas tanah Papua. Cabut undang-undang Omnibus law, buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya ke tanah Papua,” pungkasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.