ArsipOmbudsman Papua: Kasus Bansos Dogiyai Baru Pertelepon

Ombudsman Papua: Kasus Bansos Dogiyai Baru Pertelepon

Jumat 2015-01-09 18:45:30

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua, Iwanggin Sabar Olif mengatakan, dugaan penggelapan dana bansos Kabupaten Dogiyai telah ia dengar, namun hanya sebatas via telepon seluler.

“Saya baru dapat informasi secara lisan, namun secara administrasinya belum, laporan ini belum ditindak lanjuti oleh kami,” ujar Olif kepada wartawan di Entrop, Jayapura, Papua, Jumat (9/1/2015) siang.

 

Menurut Olif, siapapun yang melakukan tindakan yang melanggar aturan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Mau pejabat kah, masyarakat kah, harus diproses secara hukum,” tegasnya.

 

Namun, Olif meminta semua pihak, terutama media massa untuk terus mengawal kasus-kasus korupsi di tanah Papua supaya Papua hal-hal yang merugikan masyarakat bisa diatasi.
 

Sementara itu, Thin Anjela Iyai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai mengatakan, yang mengungkapkan dana bansos adalah Markus Waine, Ketua Partai Hanura dan Vinsensius Tebay ketua Fraksi Koalisi Dogiyai Baru.
 

“Jadi mereka peralat nama saya dan Ketua I, mereka ini orang-orang yang tidak mau mengalah. Seharusnya kami rapat bersama dulu baru ambil kebijakan.”

 

Thin mengatakan, dirinya adalah anggota DPRD baru dan dia tidak mau bergabung dalam kasus bansos, dan ingin fokus bangun daerah.

 

“Jika anggota lama mau proses pake nama pribadi saja, jangan atas namakan ketua DPRD Kabupaten Dogiyai,” tegas Iyai.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKHA GOBAY

Terkini

Populer Minggu Ini:

Dukcapil Intan Jaya akan Lanjutkan Perekaman Data Penduduk di Tiga Distrik

0
“Untuk distrik Tomosiga, perekaman akan dipusatkan di Kampung Bigasiga. Sedangkan untuk Ugimba akan dilakukan di Ugimba jika memungkinkan. Lalu distrik Homeyo perekaman data penduduk akan dilakukan di Kampung Jombandoga dan Kampung Maya,” kata Nambagani.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.