WAMENA, SUARAPAPUA.com— Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengatakan Pakta integritas ini dilakukan agar ke depan setiap kepala kampung dapat bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dimana ini juga sebagai langkah awal penggunaan dana desa di 2020 ini.
“Pakta integritas ini penting, agar pengelolaan dana desa di 2020 ini semakin baik dari 2019. Dimana dari data dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kabupaten jayawijaya, untuk laporan pertanggungjawaban 2019, baru 33 kampung yang telah menyerahkan LPJ,” kata Banua.
Banua menjelaskan, pakta integritas ini bukan hanya untuk kepala kampung, tetapi juga untuk pimpinan OPD, kepala distrik dan bahkan saat saya dilantik jadi bupati, saya juga menandatangani pakta integritas oleh gubernur, sehingga hal ini bukan untuk menakut-nakuti.
Dari 328 kepala kampung dan 40 kepala distrik di lingkungan pemkab. Jayawijaya, hanya 13 distrik dan 105 kepala kampung yang ikut penandatanganan pakta integritas. Penandatanganan itu dilakukan saat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kampung tingkat kabupaten Jayawijaya di gedung ukumearik asso wamena,senin (27/1/2020)
Beberapa hal penting yang termuat dalam fakta integritas tersebut diantaranaya adalah bekerja secara jujur, disiplin dan professional sebagai kepalah kampung, melaksanakan managemen pemerintahan kampung dengan baik, melaksanakan tahapan kampung melalui musyawarah kampung dan mengelola keuangan kampung secara transparan dan mempertanggungjawabkan dengan baik.
Kepala Kampung dan Distrik juga bersedia tidak menggunakan dana kampung untuk praktek denda adat atau kepentingan pribadi lainya, serta bersedia menerima sanksi tegas secara admintrasi dan hukum apabila terjadi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
Penandatanganan fakta integritas disaksikan bupati kabupaten jayawijaya, Jhon Richard Banua.
Menurut Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, Hal ini dilakukan agar kinerja setiap kepala kampung dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dimana setiap pelaporan penggunaan dana desa pun dapat tepat sasaran dan tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupten jayawijaya, Lenensia Manuputty, mengatakan bagi kepala kampung yang belum sempat menandatangani fakta integritas, dapat langsung ke kantor DPMK.
“Penandatanganan pakta integritas ini penting bagi kepala kampung, agar kinerja semakin baik, sehingga semua kepala kampung wajib tandatangan hal ini,” ucap Manuputty.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
