WAMENA, SUARAPAPUA.com — Anggota DPR RI Komisi V, Roberth Rouw mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana pembangunan kantor bupati Jayawijaya yang ditangani Pemerintah Pusat (pempus) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), dengan anggaran APBN.
“Kita tidak gunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena anggaran APBD ini sangat terbatas. Jadi kantor bupati harus dibangun pake anggaran APBN,” kata Roberth, Senin (2/3/2020) lalu.
Dirinya meminta kepada pemerintah pusat terlebih khusus menteri PUPR, agar bisa menanggung dan mengiyakan pembangunan tersebut.
“Tadi kita semua dengar laporan bupati Jayawijaya yang menyatakan pemerintah pusat diminta untuk membangun kantor bupati, maka saya minta kembali kepada pemerintah pusat agar menjawab proses pembangunnya,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Wetipo mengatakan setelah kita konfirmasi, ternyata Pemda setempat ingin mengerjakannya sendiri dengan alasan menunggu dana hibah dari kementrian PUPR.
“Kan awalnya saya sudah ngomong, PUPR siap bantu, untuk mengerjakan pekerjaan,” tuturnya.
Wetipo menyampaikan, tidak pernah ada dana hibah ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia dari PUPR . Kata dia, PUPR itu hanya bangun infrastruktur, lalu serahkan asetnya ke Pemda itu boleh, aturan itu ada,” tegas Wempi.
Terkait dana hibah, kata dia, “itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) bukan PUPR, sebab PUPR hanya bangun infrastuktur saja.” Jadi kalau pemerintah menginginkannya, silakan sampaikan suratnya.
“Awalnya itukan bupati Jayawijaya bilang mau bangun sendiri, jadi kita PUPR bilang; kalo begitu kita bangun di luar dari kantor bupati. Tapi sekarang kalo bupati mau kita bangun lagi, maka kita akan diskusi lagi,” pungkasnya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
