Enam Tapol Papua di Jakarta Dituntut 1 Tahun 5 Bulan

0
1433
Suasana sidang praperadilan enam Tapol Papua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Tigor Hutapea for SP)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Enam aktivis Tahanan Politik (Tapol) Papua yang ditahan karena melawan rasisme Indonesia terhadap Papua di Jakarta dituntut 1 tahun 5 bulan penjara. 

Dalam rilis yang diterima suarapapua.com Jumat (3/4/2020) malam dari tim kuasa hukum enam Tapol Papua di Jakarta menjelaskan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang 6 (enam) Aktivis Tahanan Politik Papua pada Jumat, 03 April 2020.

Sidang dilakukan secara online dengan teleconference. Dimana para tahanan tetap berada di dalam rumah tahanan negara, sedangkan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum hadir di persidangan.

Sidang tersebut digelar dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Persidangan dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan pembacaan surat tuntutan. Tuntutan pertama dibacakan atas perkara No. 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa atas nama Arina Elopere Als. Wenebita Gwijangge.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan atas pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ads

Tuntutan kedua dibacakan atas perkara No. 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa atas nama Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan atas Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Tuntutan ketiga dibacakan atas perkara No. 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa atas nama Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait Als. Ambo dan Isay Wenda. 3 (tiga) terdakwa yaitu Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait Als. Ambo masing-masing dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

Tim kuasa hukum menjelaskan, pada persidangan sebelumnya, Jumat, 27 Maret 2020, Majelis Hakim mempersilahkan Kuasa Hukum pada persidangan selanjutnya untuk membacakan keterangan ahli secara tertulis bersamaan dengan agenda penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat (3/4).

Hal ini dimintakan oleh Kuasa Hukum karena para ahli yang sebelumnya menyatakan dapat hadir tidak bisa hadir dikarenakan wabah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

“Namun nyatanya Majelis Hakim tidak konsisten dengan agenda sidang yang sudah disepakati sebelumnnya (27/3) agenda Pembacaan Tuntutan dan Pembacaan Keterangan Ahli, karena adanya keberatan dari JPU. Akhirnya disepakati pada sidang Jumat (3/4), pembacaan keterangan tertulis dari Ahli, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa untuk dibacakan pada saat agenda Duplik dari Kuasa Hukum Terdakwa,” jelas tim kuasa hukum.

Dikatakan, Nelson Nikodemus Simamora, salah satu Kuasa Hukum Para Terdakwa Tahanan Politik Papua, melakukan protes terhadap terhadap majelis karena kesempatan yang diberikan kepada kuasa hukum untuk menghadirkan saksi meringankan maupun ahli untuk membuktikan fakta hukum dirasakan tidak adil dan tidak seimbang antara kesempatan jaksa penuntut umum dengan terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukum.

Jaksa penuntut umum diberikan kesempatan sebanyak 7 (tujuh) kali selama 6 (enam) minggu untuk menghadirkan saksi maupun ahli, sedangkan kuasa hukum hanya diberikan kesempatan 3 (tiga) kali dalam waktu 2 (dua) minggu saja.

“Hal ini jelas merugikan hak terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi-saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tegas Nelson.

Akhirnya, kata tim kuasa hukum, pada sidang Jumat (3/4) disepakati sidang akan dilanjutkan pada hari Senin, 13 April 2020 dengan agenda Pembacaan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa serta pembacaan keterangan ahli dari Penasihat Hukum terdakwa diberikan kesempatan pada saat pengajuan duplik secara tertulis.

Untuk informasi, ke-6 aktivis tahanan politik Papua, yaitu Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada 30-31 Agustus 2019 dengan tuduhan makar dan didakwa Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 110 ayat 1 KUHP karena menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2019 di seberang istana negara.

Unjuk rasa tersebut mengusung tema “Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militarisme Menolak segala bentuk Diskriminasi terhadap Orang Papua”, yang sejatinya dilatarbelakangi ucapan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

 REDAKSI

Artikel sebelumnyaSudah Ada Empat ODP di Yahukimo
Artikel berikutnyaCatatan Kelam: Di Hutan Kami Lapar, di Kampung Kami Diperkosa (8)