Ketua DPRD Tolikara: Bupati Jangan Sembunyi di Tengah Ancaman Covid-19

0
2125

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tolikara, Sonny Wanimbo menegaskan dan meminta agar bupati Kab. Tolikara, Usman G Wanimbo tidak sembunyi di tengah ancaman Pendemi Covid-19.

Sonny menjelaskan, pemerintah di provinsi Papua sudah tutup akses transportasi udara dan laut ke Papua sejak tanggal 26 Maret 2020 lalu. Tetapi, kenyataannya jumlah pasien positif mengalami peningkatan setiap hari.

Usai melakukan pembatasan akses transportasi dari dan ke Papua oleh pemerintah Provinsi, sebagian besar bupati dan wali kota telah menunjukkan keseriusan untuk melawan virus corona dengan menutup akses transportasi darat, laut, sungai dan udara untuk selamatkan masyarakat.

Ia mencontohkan, penutupan akses darat dan udara ke Wamena, Mamberamo Tengah dan Yalimo yang dilakukan oleh masing-masing bupati. Selain itu, lima kabupaten di Meepago juga melakukan akses yang sama, yaitu menutup akses transportasi dan membentuk Tim Satgas Covid-19.

“Bupati jangan sembunyi di tengah ancaman virus corona yang sedang mengancam kehidupan masyarakat dunia, lebih khusus Tolikara. Harus ada upaya-upaya nyata [seperti penyuluhan, sosialisasi, pengawasan dan melakukan pemeriksaan terhadap warga yang melakukan perjalanan di luar daerah] untuk selamatkan masyarakat Tolikara,” tegas Wanimbo kepada suarapapua.com pada Rabu (9/4/2020) pagi di Kota Jayapura.

ads
Baca Juga:  Pj Bupati Lanny Jaya Dituntut Kembalikan Tendien Wenda ke Jabatan Definitif

Menurut hemat Sonny, hingga saat ini di wilayah Tolikara pemerintah eksekutif dalam hal ini Bupati Usman G. Wanimbo beluam melakukan upaya persiapan dan pencegahan menghadapi Covid-19.

“Beberapa kali Wakil Bupati Dinus Wanimbo yang turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan. Bahkan Bupati Memberamo Tengah berkoordinasi dengan Wakil Bupati Tolikara dalam penutupan akses ke Memberamo dari Tolikara, bukan berkoordinasi dengan bupati. Harusnya bupati yang turun tangan bersama semua stakeholder di Tolikara,” tegas Sonny.

Pasca penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pusat, kata dia, harusnya kepala daerah sudah mulai mempersiapkan berbagai kebijakan dalam hal upaya pencegahan, penyuluhan, rencana dan sarana prasarana penanggulangan pasien positif, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami dampak akibat penerapan PSBB.

“Harusnya meniru beberapa bupati yang dengan sigap menjadi ketua Satgas Covid 19. Namun berbeda kondisi dengan apa yang terjadi di Tolikara dimana masyarakatnya seolah tanpa pemimpinnya yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom dan penyelamat di masa-masa seperti ini,” beber Sonny.

Baca Juga:  Tragedi Penembakan Massa Aksi di Dekai 15 Maret 2022 Diminta Diungkap

Sebagai Ketua DPRD di Tolikara, Sonny mengaku sedih dengan kondisi yang sedang dialami masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Pasalnya, Tolikara terlihat seperti daerah tak bertuan tanpa komando menghadapi bencana kemanusiaan yang telah menelan ratusan ribu nyawa di seluruh dunia.

“Beliau [bupati Tolikara] sudah seharusnya sebagai bupati Tolikara meniru kebijakan-kebijakan daerah tetangga,” katanya.

Meski belum ada upaya-upaya signifikan yang dilakukan pemerintah, sebagai Ketua DPRD dirinya telah berupaya memberikan bantuan kepada mahasiswa asal Tolikara di Kota Jayapura.

Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa telah memberikan bantuan kepada Nduga dan Yalimo di Kota Jayapura yang kesulitan bahan makanan akibat adanya kebijakan penutupan wilayah Papua.

Dia mempertanyakan upaya-upaya langsung yang sudah dilakukan sebagai bupati untuk masyarakat Tolikara. Sebab, kata dia, harusnya bupati ada di garda terdepan dalam menghadapi Covid-19.

Baca Juga:  Konflik Horizontal di Keneyam Masih Berlanjut, Begini Tuntutan IPMNI

“Keberadaan Bupati Usman tidak diketahui. Karena harusnya Bupati dan seluruh perangkatnya bersama DPRD mulai merapatkan rencana kebijakan yang harus segera diterapkan selayaknya daerah lain. Tetapi hal itu belum dilakukan. Karena itu DPRD Tolikara memberikan ultimatum kepada Bupati Usman untuk segera mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan. Jika tidak DPRD akan mengirimkan surat untuk memperingatkan Bupati,” tegasnya.

Ia berharap agar Bupati cepat tanggap dan sigap melahirkan kebijakan yang menyelamatkan masyarakat Tolikara, sebab meski belum ada masyarakat Tolikara yang menjadi pasien positif, bukan berarti kita berpangku tangan, karena virus ini tidak terlihat dengan penyebarannya sangat cepat.

Sementara itu, Bupati Kab. Tolikara, Usman G Wanimbo yang dihubungi suarapapua.com lewat telepon genggamnya pada Selasa malam untuk konfirmasi, nomornya tidak aktif.

Redaksi berusaha untuk melakukan konfirmasi lagi pada Rabu (9/4/2020) siang lewat telepon genggamnya, namun hingga berita ini diturunkan, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan belum ada konfirmasi karena nomornya tidak sedang aktif.

Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaDPRD Dogiyai Pimpin Rakyat Palang Jalan Trans Papua
Artikel berikutnyaPN Jakpus Bebaskan Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya